Pentingnya Reformasi Zona Integritas WBK untuk Tingkatkan Layanan Masyarakat

Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kemenkumham DIY, Selasa (24/1/2023). Foto: Maria Wulan/Tugu Jogja

Pembangunan zona integritas dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) sedang digencarkan oleh Kemenkumham DIY.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto mengatakan reformasi birokrasi itu akan menjadi salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, cepat, tepat, dan profesional.

"Saya harap kegiatan ini tidak hanya seremonial semata, namun diimplementasikan kepada seluruh satker sehingga indeks RB meningkat yang ditandai dengan kuantitas Satker (satuan kerja) berpredikat WBK dan WBBM yang meningkat," kata Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, Selasa (24/1/2023).

Agung menjelaskan saat ini baru ada 7 Satuan Kerja di DIY yang memperoleh predikat WBK. Sementara WBBM baru ada 1 Satuan Kerja.

Meski begitu, ia menyebut seluruh Satuan Kerja, mulai dari Unit Utama hingga Unit Pelaksana Teknis paling bawah harus melaksanakannya.

Sebagai bentuk komitmennya dalam pencapaian mewujudkan reformasi birokrasi itu, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham DIY melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2023. Penandatanganan perjanjian kinerja itu sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang untuk memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai.

"Penuhi target kinerja dan perjanjian kinerja dengan sebaik-baiknya, jalin kerja sama, sinergi, dan kolaborasi internal maupun eksternal dengan stakeholder terkait. Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY harus terus meningkatkan kualitas layanan publik sehingga masyarakat benar-benar puas mendapatkan pelayanan prima," ungkap Agung

Dengan memberikan pelayanan publik yang sangat baik, Agung yakin dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di kalangan masyarakat.

Selain itu, Agung juga menegaskan agar seluruh jajarannya tidak melanggar aturan yang ada, apalagi membebani biaya kepada masyarakat diluar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Hanya (biaya dari Pemerintah) itulah yang dibayarkan masyarakat kepada layanan kita. Tidak boleh melebihi biaya yang ada," paparnya.

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham DIY, Rahmi Widhiyanti mengatakan butuh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran agar terwujudnya Zona Integritas tersebut.

Seluruh jajaran itu perlu menetapkan berbagai program pembangunan ZI, sebagai solusi atas permasalahan dengan inovasi yang tertuang dalam enam area perubahan.

"Area perubahan yang dimaksud meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," tandasnya.