kumparan
News23 Mei 2020 13:30

23 Ribu Orang Sudah Mudik ke Temanggung

Konten Redaksi Tugu Jogja
22epenularan.ari.JPG
Wakil Ketua DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo. Foto: ari
Wakil Ketua DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo mengungkapkan sampai saat ini tercatat sudah ada 23.000 warga Kabupaten Temanggung yang telah mudik ke kampung halaman. Jika tidak dilakukan penanganan atau pengawasan secara serius, hal itu bisa berdampak pada penularan COVID-19 di wilayah ini.
ADVERTISEMENT
"Sampai hari ini sudah ada lebih dari 23.000 orang mudik ke Temanggung. Padahal 3 hari lalu baru 16.000 orang. Jadi pada saat lebaran adalah penentunya bagaimana kita bisa dan tidaknya melakukan penanggulangan corona," katanya Jumat (22/5/2020).
Menurut dia, jika tidak dikontrol serius maka bisa menjadi media penularan virus corona. Apalagi sebelumnya sempat digelar tradisi prepegan. Dia pun meminta pemerintah untuk tegas dalam hal menegakkan aturan, sebab jika hanya sekadar imbauan tidak akan dipatuhi.
Selain itu, dari pantauan soal social distancing masyarakat Temanggung masih terlihat abai. Hal itu terlihat dari orang yang masih berdesak-desakan di pasar, di area publik orang masih terlihat bergerombol bahkan ada yang tidak memakai masker. Oleh karenanya, diperlukan sikap tegas pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan.
ADVERTISEMENT
"Kalau sampai lebaran besok pasar-pasar masih buka bagaimana? Harus ditutup ada kesepakatan misal semua pasar tradisional tutup dua hari. Kalau misal pasar di Temanggung tutup tapi di Parakan buka sama saja. Nanti terjadi migrasi orang ke Pasar Parakan. Ini yang bahaya," katanya.
Tunggul pun mengapresiasi adanya Surat Edaran (SE), Nomor 360/241/2020, tentang Pengaturan Salat Id Berjamaah dan Tradisi Silaturahim Idulfitri 1 Syawal 1141 H/2020 di Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Temanggung yang dikeluarkan oleh Bupati Muhammad Al Khadziq.
Dalam SE tersebut, masyarakat diminta untuk tidak menggelar salat id berjamaah, takbir keliling, maupun silaturahim lebaran. Hal itu semata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
"Kalau masih ada masyarakat yang sulit punishmentnya tidak perlu repot-repot. Nanti kalau sakit biarkan saja. Harus tegas jangan kemudian menjadi beban daerah. Kita kemarin sudah menganggarkan Rp 82 miliar itu saja diperkirakan ada refocusing anggaran kedua Rp 50 miliar, ini untuk kesehatan, keamanan, kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau masih ndableg-ndableg tidak mau diatur ya sudah kita lepas,"katanya. (ari)
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan