BPJS Kesehatan Nunggak Rp 36 Miliar ke RSUD Temanggung

Gedung RSUD Temanggung. Foto: ari.

Adanya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan hingga Rp 36 miliar rupiah membuat RSUD Temanggung mengalami 'guncangan' dalam pengelolaan manajemen keuangan.

Pjs Direktur RSUD Temanggung, Artiyono, mengatakan persoalan BPJS tersebut memang menjadi kendala bagi institusi yang dipimpinnya. Dia mengakui jika masalah keuangan itu tak kunjung ada penyelesaian, maka ke depan dikhawatirkan bisa mengganggu likuiditas rumah sakit.

"Memang kendalanya saat ini adalah masalah BPJS, karena RSUD Temanggung ini masih dipiutang empat bulan baru dibayar Januari, Februari, Maret, yang belum di bayar April, Mei, Juni, Juli. Kalau rata-rata satu bulannya Rp 9 miliar, kan berarti sudah Rp 36 miliar. Ini bisa mengganggu likuiditas rumah sakit," ujarnya pada Rabu (28/8).

Menurutnya, status RSUD Temanggung yang kini menjadi Badan Usaha Layanan Daerah (BULD), membuat pengelolaan manajemen keuangan menjadi mandiri. Pegawainya pun selain berstatus pegawai negeri sipil, juga ada yang berstatus pegawai BULD.

Untuk pegawai negeri dalam penggajian tidak menjadi masalah karena sudah dibayar oleh pemerintah. Namun, berbeda dengan mereka yang berstatus pegawai BULD, sebab dalam pembayaran menjadi tanggungan pihak RSUD Temanggung. Oleh karena itu, jika dalam keuangan mengalami persoalan maka penggajian karyawan bisa tertunda.

"Karena kita BULD, ya tidak ada operasional yang dibiayai APBD. Sampai September kalau tidak ada dana dari BPJS, saya membayari pegawai BULD yang non-PNS itu ada sekitar 600 orang lebih pakai uang apa, kan bisa mengganggu," katanya.

Di satu sisi, pihak rumah sakit saat ini juga masih harus menyelesaikan proyek pembangunan gedung tujuh lantai. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan pembangunan itu adalah Rp 20 miliar.

"Keadaan seperti ini yang jelas bisa menggangu likuiditas rumah sakit untuk operasional dan lain sebagainya. Tapi kami kemarin sudah rapat dengan Pemda mau dipinjami dulu terutama yang untuk membangun gedung itu Rp 20 miliar. Jadi dipinjami dulu. Nanti, kalau akhir tahun dari BPJS dibayarkan, maka kita nyaur ke Pemda," terangnya. (ari/adn)