Dispar Gunungkidul Siapkan 3 Lokasi Check In PeduliLindungi

Ilustrasi aplikasi PeduliLindungi. Foto: Sandra/Tugu Jogja

Dinas Pariwisata Gunungkidul terus melakukan persiapan rencana pembukaan kembali wisata Gunungkidul. Dengan Uji Coba Terbatas, Dinas Pariwisata akan mulai menerima wisatawan yang hendak berkunjung ke Gunungkidul.

Dinas Pariwisata (Dispar) setempat pun terus melakukan rapat koordinasi selama beberapa hari terakhir, termasuk dengan pelaku wisata. Salah satu perhatian khusus yang mereka berikan adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Sekretaris Dispar Gunungkidul Harry Sukmono menjelaskan salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Persoalan sinyal internet serta kondisi jalur masuk ke obyek wisata menjadi pertimbangan utama penerapan Aplikasi Peduli Lindungi.

"Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan," ujar dia, Minggu (17/10/2021).

Untuk sinyal internet pihaknya berkoordinasi dengan Diskominfo Gunungkidul karena mereka memiliki kewenangan. Dinas Pariwisata berharap agar internet bisa tersedia di semua obyek wisata.

Sementara untuk penerapan PeduliLindungi, pihaknya menyiapkan antisipasi agar tidak terjadi kemacetan saat check-in PeduliLindungi, terutama di TPR (Tempat Pemungutan Retribusi). Mengingat jalur di TPR cukup sempit dan hanya menampung beberapa kendaraan.

Menurutnya, antisipasi perlu dilakukan mengingat nantinya wisatawan akan datang dengan menggunakan kendaraan besar seperti bus. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kemacetan panjang di pintu TPR.

Itu sebabnya, Harry mengatakan ada 3 titik yang nantinya direncanakan menjadi lokasi check-in PeduliLindungi. Terutama untuk bus pariwisata. Ketiganya di Rest Area Bunder Playen, Terminal Bus Dhaksinarga Wonosari, dan Terminal Bus Semin.

"Tiga titik ini lokasinya memang berjauhan dan berada di jalur masuk Gunungkidul,"paparnya.

Harry mengatakan proses scan QR Code akan dilakukan penumpang bus pariwisata di 3 lokasi tersebut. Setelahnya, bus akan diberi tanda khusus sehingga bisa masuk ke kawasan wisata, terutama pantai.

Adapun untuk rencana awal, pantai di kawasan timur Gunungkidul belum diperkenankan untuk dilewati kendaraan berat seperti bus. Bus rencananya hanya boleh melewati Pos TPR Baron dan Pos TPR JJLS yang lebar jalannya mencukupi.

"Ada juga skema aturan ganjil-genap menuju kawasan wisata, namun retribusi tetap di TPR," kata Harry.

Ia mengatakan rencana ini masih bisa terus berkembang mengikuti koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, pelatihan bagi pelaku wisata terus digalakkan untuk menyambut Uji Coba Terbatas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul telah mengajukan setidaknya 7 destinasi wisata untuk dilakukan pembukaan Uji Coba Terbatas. Obyek wisata yang dipilih sudah melengkapi persyaratan berupa sertifikat CHSE hingga QR Code PeduliLindungi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul, Wahyu Nugroho mengatakan akan berfokus pada penguatan sinyal internet. Terutama di kawasan wisata yang masih sulit sinyal alias blank spot.

"Sebab rata-rata di Gunungkidul kendalanya seperti itu, lebih disebabkan kondisi geografisnya," ujar Wahyu.

Ia mencontohkan informasi yang didapat dari kawasan Pantai Wediombo di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo. Pelaku wisata mengeluhkan sulitnya sinyal seluler di sana, yang juga berpengaruh pada jaringan internet.

Wahyu mengatakan sulitnya sinyal di sana karena topografi lingkungan yang berbukit-bukit. Ia pun menyatakan upaya sudah dilakukan, tapi masih terkendala berbagai persoalan teknis.

"Salah satunya mencoba meningkatkan ketinggian menara pemancar, tapi ternyata ada batas ketinggian maksimal yang harus diikuti," jelasnya.

Adapun salah satu solusi yang dipikirkan adalah menarik kabel fiber optik terdekat menuju kawasan sulit sinyal. Menurut Wahyu, di kawasan tersebut fiber optik baru sampai di wilayah Jepitu.

Pun begitu, upaya tersebut tetap membutuhkan dukungan biaya. Rencananya, Diskominfo Gunungkidul akan menggandeng Diskominfo DIY hingga dukungan dari pihak swasta.

"Kalau ada pembiayaan di 2022 mendatang serta dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari swasta, mungkin itu bisa dilakukan," kata Wahyu.

Anggota DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto menilai persoalan sinyal internet jadi pekerjaan rumah bagi Pemkab dan pihak terkait. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat.

Meski demikian, ia menyebut berbagai pembenahan sudah dilakukan oleh Pemkab. Terutama demi mendukung aktivitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang sangat bergantung pada kelancaran sinyal internet.

"Hanya saja dibutuhkan fasilitas pendukung khususnya dari sisi pembiayaan," ujar Demas.