DPRD DIY: Program Pengentasan Kemiskinan Jangan Setengah-setengah

(Kiri-kanan) Nuryadi, Huda Tri Yudiana, Suharwanto dan Anton Prabu, saat berfoto DPRD DIY, Selasa (17/9/2019). Foto: erl.

DPRD DIY resmi menetapkan empat pimpinan 2019-2024 melalui Rapat Paripurna, Selasa (17/9/2019). Wakil Ketua I DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menyampaikan di periode ini, dewan akan lebih fokus pada penanganan permasalahan di DIY mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga lapangan pekerjaan, dan peningkatan perekonomian.

“Periode ini kami ingin meningkatkan kualitas program pengentasan kemiskinan, agar jangan setengah setengah," ujar Huda pada wartawan.

Huda mengatakan kemiskinan di DIY masih tergolong tinggi karena di atas rata-rata nasional, sehingga perlu lebih serius mengarahkan program dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

"Gini ratio DIY tertinggi nasional, artinya DIY termasuk wilayah dengan kesenjangan tertinggi di Indonesia. Perlu program yang pro poor untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan termasuk ketimpangan wilayah antara desa dan kota," ujarnya.

Selain itu Huda mencatat sekto penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun perbaikan kualitas rumah tak layak huni serta wilayah kumuh juga mendesak

"Kebutuhan rumah di DIY sekitar 250.000 dan 60 persen-nya adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi ketersediaan lahan sangat terbatas karena harga tanah tinggi. Problem ini harus diatasi dengan kebijakan pemda," ujarnya.

Huda mengatakan pihaknya berharap ke depan DPRD DIY lebih produktif. Kinerja dan kemanfaatan untuk masyarakat meningkat dengan perbaikan kualitas program.

"Terutama perbaikan produk kinerja legislasi, penganggaran dan pengawasan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya," ujarnya.

Huda bersyukur saat ditetapkan para anggota dewan telah bersepakat periode ini menekan jumlah kunjungan kerja hingga 50 persen. Gantinya, mereka akan banyak melakukan komunikasi masyarakat termasuk penjaringan aspirasi di tingkat bawah.

"Kami juga punya wacana menambah hari kerja sampai Sabtu agar lebih maksimal lagi karena selama ini dewan tidak kenal hari kerja. Mudah-mudahan bisa lebih baik,” ungkap Huda.

Huda mengatakan waktu kerja hingga Jumat lebih untuk kalangan ASN. Sementara anggota dewan tidak kenal libur.

"Tambahan hari kerja ini bisa memperbanyak kesempatan bertemu warga, selesaikan masalah warga. Itu komitmen anggota dewan sekarang," ujarnya.

Huda optimisyis dikuranginya jatah kunker menurutnya jelas akan berdampak pada penghematan anggaran dewan yang bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya. (atx/adn)