Pemprov Jateng Belum Putuskan soal Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Foto: Kumparan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menangani penyebaran wabah virus corona COVID-19.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjelaskan, pihaknya saat ini masih menghitung secara teknis data kuantitatifnya sampai berapa angka penyebaran virus corona di Jateng. Karena, produk akhir dari PSBB di antaranya sekolah tidak berjalan tetapi belajar pindah ke rumah, pembatasan angkutan KA, bus hingga work from home (WFH) di Jateng sudah mencapai 70 persen.

"Kita akan hitung detail untuk memutuskan aturan turunan. Faktornya dilihat dari berapa peningkatannya, persebarannya yang dihitung dari level desa, kecamatan, kabupaten kota atau provinsi. Himbauan untuk tidak mudik dan memakai masker juga kita buat," ujarnya, Senin (6/4/2020).

Kepada dunia usaha misalnya pabrik, Ganjar meminta untuk tidak libur semuanya, karena bisa diatur dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, cek kesehatan untuk menghindari peluang terjadinya penularan.

Sedangkan hasil Rakor Pencegahan COVID-19 bersama para Kepala OPD, Ganjar menjelaskan, jika pihaknya akan menyurati Kementerian Keuangan atas keluhan yang datang dari usaha non bank untuk membantu merelaksasi ekonomi. Misalnya, pengusaha bus yang kendaraannya di sistem leasing.

"Kita akan minta pelatihan UKM misalnya, atau pedagang yang ganti jualan online. Atau pasar tradisional diatur jam bukanya, jarak antar pedagangnya, sehingga perputaran uang tetap terjadi. Kita juga siapkan kepada korban PHK dan pra kerja yang jumlahnya mencapai 400 ribu lebih melalui Kementerian Tenaga Kerja," jelasnya.

Dari sisi kesehatan, Ganjar menegaskan jika saat ini RS di Jateng makin siap melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19 karena bantuan masyarakat untuk alat pelindung diri (APD) semakin bertambah. Bahkan pada pertengahan April ini, RS Bung Karno Surakarta, menjadi RS khusus menangani Covid-19.

"Untuk Jaring Pengaman Sosial, kita sudah komunikasi bupati dan wali kota, kita rapikan data. Mereka yang sudah masuk data kemensos, kita eksekusi, karena dananya sudah on call. Yang masuk miskin baru, tidak bisa bekerja lagi, kena PHK, tidak terbayar, harus segera didaftar, sehingga data provinsi dan kab kota sinkron. Semoga minggu ini beres, sehingga minggu depan sudah berjalan," paparnya. (ari)

*kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!