Puluhan Hotel dan Restoran Gulung Tikar, PHRI DIY Tolak Perpanjangan PSTKM

Ilustrasi liburan. Foto: dok. Tugu Jogja

Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI DIY menolak rencana perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) selama dua pekan setelah penerapan PSTKM pertama selesai dilaksanakan tanggal 25 Januari 2021 mendatang karena berdampak pada industri hotel dan restoran.

Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Eryono menyebut industri hotel dan restoran di DIY sudah terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Kini mereka semakin terpuruk dengan adanya PSKTM di mana sejumlah ketentuan seperti syarat rapid test antigen hingga maksimal kapasitas pengunjung diberlakukan.

"Kita menolak rencana perpanjangan PSTKM,"tandas Deddy, Kamis (22/1/2021) ketika dikonfirmasi ke nomor pribadinya.

Menurut Deddy, akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSTKM sudah banyak anggota PHRI DIY yang memilih berhenti beroperasi bahkan tak sedikit yang gulung tikar. Upaya rasionalisasipun banyak dilakukan termasuk dengan merumahkan sebagian karyawan. Meskipun merumahkan karyawan adalah pilihan yang berat tetapi harus dilakukan

Deddy menyebut dari 400 an anggota PHRI DIY, hanya 173 masih operasi namun dengan terengah-engah. Sementara 200an lainnya sudah hampir mati dan 30an di antaranya sudah mati. Saat ini yang masih bertahan adalah hotel bintang 3 dan 4, itupun sudah mulai goyah.

"Kita BPD PHRI DIY menolak karena kita saat ini semakin berat dalam operasional hotel dan resto,"ujar Deddy.

Menurut Deddy, selama pemberlakuan PTKM tingkat hunian hotel dan restoran di DIY rata-rata hanya capai 13,5 %. Jika PTKM diperpanjang tentu akan membuat industri ini semakin berat untuk beroperasi. Dan tentunya akan semakin banyak hotel dan restoran yang gulung tikar.

Ia mempertanyakan langkah pemerintah yang akan memperpanjang PSTKM karena sebenarnya pihaknya sudah melakukan verifikasi Protokol Kesehatan (prokes) dan sertifikasi CHSE dari Kemenpraf. Yang mereka butuhkan saat ini adalah relaksasi dari pemerintah hanya untuk bertahan saja.

"Untuk dapat bertahan kita butuh relaksasi dari pemerintah,"tambahnya.

Deddy melihat pelaksanaan PPKM selama ini tidak terlihat efeknya. Justru, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah secara bersama-sama, pemerintah dan masyarakat memperketat protokol kesehatan saja.

Menurutnya, selama ini masyarakat sudah benar-benar terbebani. Banyak yang ingin berwisata, namun harus ada syarat-syarat seperti antigen. Sebab selama ini test rapid antigen itu tidak murah dan jika bisa digratiskan pemerintah, perputaran ekonomi akan kembali berjalan.

"Jangan kemudian kita dikorbankan, dikambing hitamkan. Intinya pemerintah mampu melakukan pengawasan tidak,"tambahnya.

Deddy menilai pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat karena ada peredaran uang. Oleh sebab itu, pemerintah harus ada campur tangan, bagaimana prokes ditingkatkan, namut tetap memberikan ruang kepada pelaku pariwisata untuk kembali memutar roda perekonomian.

"Itu bisa dilakukan dengan memberikan kegiatan meeting di hotel-hotel,"harapnya.

Ia menandaskan kembali menolak rencana perpanjangan PSTKM tersebut. BPD PHRI DIY menolak karena hal tersebut wujud dari keprihatinan usaha pariwisata DIY yang semakin terpuruk. Nantinya seluruh insan PHRI akan memakai pita hitam di dada kiri mereka.

"Kami sekali lagi tetap mendukung pemerintah dengan langkah prokes dalam jalankan usaha kita,"kata Deddy.