Sosok di Balik Upaya Swasembada Air Bersih di Desa Bleberan, Gunungkidul

Petugas sedang memantau kondisi jaringan pipa dari Umbul Jambe di Desa Bleberan, Gunungkidul. Foto: Istimewa.

Gunungkidul menjadi salah satu daerah di Provinsi DIY yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat warga harus berhemat dan membuat penampungan air agar tidak mengalami kesulitan saat musim kemarau tiba.

Desa Bleberan menjadi salah satu desa yang dulunya juga kerap dilanda kekeringan saat musim kemarau tiba. Namun berkat jasa dari Edi Waluyo dan kawan-kawan, warga Desa Bleberan kini tak kesulitan lagi dengan air bersih, terutama di musim kemarau. 3 dari 11 dusun di Desa Bleberan kini telah menikmati air yang sangat jernih melalui jaringan pipa yang mengalir dari Umbul Jambe.

Edi Waluyo memimpin 7 anak buahnya membuat saluran pipa untuk mengalirkan air dari Umbul Jambe ke pemukiman warga. Medan yang berbukit tak menyurutkan Edi Waluyo dan kawan-kawan untuk membuat saluran tersebut.

Edi dan kawan-kawan adalah pahlawan air bagi sebagian besar penduduk di Desa Bleberan. Tanpa jasa mereka, warga Desa Bleberan masih harus berjuang mencari air bersih dengan berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Jika pun tidak, mereka harus mengebor sumur dengan kedalaman yang cukup dalam dan tentu dengan biaya tak sedikit.

Edi menuturkan, debit air Umbul Jambe memang cukup besar yaitu 80 liter per detik baru. Namun, sumber mata air yang berada di tanah milih Perhutani tersebut kini baru dimanfaatkan sekitar 16 liter perdetik. Sebab, saat ini baru sekitar 720 Sambungan Rumah (SR) terpasang.

Pemerintah Desa Bleberan kini memang mencoba mengelola Umbul Jambe dengan sistem yang profesional. Untuk memaksimalkan peran Umbul Jambe, pemerintah membentuk Perusahaan Air Desa (PAD) Bleberan. Di bawah koordinasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PAD Bleberan mencoba hadir untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih.

"Edi Waluyo menuturkan, pemanfaatan sumber mata air Umbul Jambe ini sebenarnya sudah ia lakukan sejak tahun 2002. Kala itu, baru masyarakat Padukuhan Menggoran saja yang memanfaatkan Umbul Jambe dengan sistem pipanisasi. Sedangkan warga dusun yang lain harus mengambil air dari sumbernya dengan cara datang ke sumber mata air," ujarnya, Senin (27/4/2020).

Namun sejak tahun 2011, pemerintah Desa mulai menginisiasi pengembangan lebih besar lagi dengan sasaran 11 dusun. Dan di tahun itu pula setidaknya sudah ada 507 SR yang tersambung. Meskipun dalam daftar hanya 507 SR, namun yang menikmati sudah 1.073 Kepala Keluarga (KK).

Dengan sistem layaknya perusahaan daerah air minum (PDAM), PAD Bleberan bekerja. Masyarakat yang ingin menikmati air bersih dari PAD Bleberan dibebani biaya Rp 4.000 untuk aliran 10 liter pertama, Rp 5.000 untuk 10 liter kedua dan Rp 6.000 untuk 10 liter ketiga.

"Tetapi sistem kami tidak pukul rata kayak PDAM. Kalau tidak dipakai ya tagihannya Rp 0," ujarnya.

Dari dana pelanggan tersebut, pihaknya baru bisa mendapatkan biaya operasional dan maintenance peralatan mereka. Sementara untuk menambah panjang jaringan, memang mereka belum mampu.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono mengunjungi lokasi jaringan pipa penyalur air bersih dari Umbul Jambe di Desa Bleberan, Gunungkidul. Foto: ANTARA.

Sebab, rata-rata perbulan mereka seharusnya bisa mengumpulkan dana sekitar Rp 25 juta di hari biasa hingga Rp 50 juta di musim kemarau. Namun kenyataan di lapangan memang berbeda, karena tak sedikit dari warga yang tak membayar tagihan penggunaan air tersebut.

Ia mengakui, tingkat kepatuhan warga membayar tagihan air baru sekitar 75 persen. Sisanya masih sering menunggak dan perlu kesabaran untuk menanganinya.

Serba salah memang menjadi Edi Waluyo dan kawan-kawan. Bagaimana tidak, karena ketika akan bersikap tegas maka rasa iba terhadap warga muncul. Padahal dalam perjanjian pelanggan, jika warga tidak membayar tagihan selama 3 bulan berturut-turut maka bisa diputus jaringannya.

"Tetapi kalau mau bersikap tegas masih sulit. Masih ada rasa kasihan juga, karena misi kita memang ada juga untuk sosial," terangnya.

Meski demikian, pihaknya masih berupaya keras untuk tetap beroperasi. Tahun 2018 yang lalu, melalui sistem seperti sekarang ini, PAD Bleberan mampu menghasilkan untung sebesar Rp 130 juta. Dana tersebut nanti akan dibagi-bagi untuk pengelola, maintenance hingga dimasukkan ke kas desa. Jika memungkinkan, selain menambah kesejahteraan masyarakat juga menambah kesejahteraan 8 orang pengelola. Karena saat ini, 8 pengelola PAD Bleberan ini hanya dibayar jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR)

Target menambah jangkauan memang masih tersemat karena untuk menjangkau seluruh padukuhan masih perlu jaringan sepanjang 5.700 meter. Tahun 2018 lalu, melalui dana Pamsimas dari Pemerintah DIY sebesar Rp 337 juta, mereka merealisasikan jaringan sepanjang 7.000 meter.

"Jarak antara umbul dengan pemukiman memang jauh, mencapai 5 kilometer lebih," paparnya.