Stok Vaksin Polio di Gunungkidul Kosong

Ilustrasi vaksin polio. Foto: Shutterstock

Vaksin polio untuk imunisasi balita di wilayah Gunungkidul hingga saat ini masih kosong. Sehingga pemerintah kabupaten belum bisa memberikan layanan vaksin kepada para balita di wilayah ini. Jika ada warga yang membutuhkan vaksin tersebut maka harus membelinya di klinik swasta.

Kepala Dinkes Gunungkidul, Dewi Irawaty, mengungkapkan sampai sekarang belum ada pengadaan vaksin polio injeksi (Injection Polio Vaccine/IPV) dari pusat. Pihaknya sudah mencoba menanyakan perihal stok IPV ke pemerintah provinsi hingga pusat setiap harinya namun tidak ada jawaban pasti dari mereka.

"Mau beli (IPV) lewat e-katalog tapi tidak ada di situ. Sehingga kita tidak bisa membelinya," ujarnya, Minggu (14/6/2020).

Bagi yang membutuhkan vaksin tersebut, Dewi menyarankan warga saat ini mencarinya ke klinik swasta. Warga harus menebus vaksin tersebut di harga Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu sudah termasuk biaya jasa di klinik swasta. Dan tidak semua klinik belum menyediakan vaksin tersebut.

Dewi menambahkan, IPV merupakan salah satu vaksin dasar dalam program imunisasi yang wajib didapatkan oleh anak balita. Biasanya untuk pengadaanya disesuaikan dengan jumlah balita sasaran. Sehingga imunisasi ini biasanya bisa didapatkan secara gratis di Puskesmas, jika ada persediaan.

"Kalaupun imunisasi di swasta pun, ketika persediaannya ada maka vaksinnya gratis dari pemerintah," jelas Dewi.

Kasi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Gunungkidul, Niken Widyawati, menjelaskan jika vaksin yang berbayar dari swasta saat ini bukan berasal dari pengadaan pemerintah. Mereka melakukan pengadaan vaksin tersebut secara mandiri. kekosongan IPV diketahui terjadi sejak September 2019 lalu. Adanya kebijakan dari menteri yang baru berpengaruh pada pengadaan vaksin. Namun karena ada kebijakan baru, ada perubahan dalam e-katalog.

"Jadi diulang lagi pemesanannya," jelas Niken.

Lantaran ada perubahan tersebut, alhasil Dinkes Gunungkidul hanya bisa menunggu. Saat itu, informasi dari pusat menyampaikan persediaan akan turun pada bulan April. Namun hingga saat ini masih tetap kosong. Sampai saat pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengadaan sendiri jika mengalami kekosongan.

"Sebab pengadaan untuk program imunisasi harus sesuai regulasi ketat. Kalau (persediaan) dari pusat lagi berhenti, otomatis pelayanan kita ikut terhenti," ujar Niken.