Tanggapan Ketua Fraksi PAN DPRD DIY soal Cuitan Hanum Rais

Konten Media Partner
14 Oktober 2019 13:26 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Fraksi PAN DIY, Suharwanta saat ditemui di kantor DPRD DIY, Senin (14/10/2019). Foto: Birgita
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Fraksi PAN DIY, Suharwanta saat ditemui di kantor DPRD DIY, Senin (14/10/2019). Foto: Birgita
ADVERTISEMENT
Cuitan Hanum Rais, Anggota DPRD DIY, di twitter menuai banyak kecaman oleh berbagai pihak. Pasalnya dia menyebut di Twitternya bahwa penusukan Menko Polkumham Wiranto setting-an. 
ADVERTISEMENT
Akibat cuitannya tersebut, putri politikus Amien Rais terancam dipolisikan. Hingga kini Hanum Rais belum bersuara terkait pelaporan dirinya ke pihak kepolisian atas cuitannya itu. 
Ketua fraksi PAN DPRD DIY, Suharwanta berkomentar atas kasus yang menimpa Hanum Rais terkait cuitan twitter yang berujung akan dipolisikan. Saat dijumpai di kantor DPRD DIY pada Senin (14/10) siang, dia mengatakan untuk menunggu prosesnya yang akan berjalan. 
"Kita tunggu prosesnya dulu biar berjalan" ujar Suharwanta. 
Terkait pertanyaan mengenai adanya kode etik dari pihak partai yang mengatur tata bersosial media, dia mengomentari bahwa tidak ada kontrol apapun. Semua tindakan bersosial media dikembalikan pada individu. 
"Selama ini tidak ada kontrol apapun pribadi masing-masing tidak sekedar hak pada partai, tapi hak warga negara" ujarnya. 
ADVERTISEMENT
Ia menanggapi bahwa hanya akan menunggu proses yang berjalan. Pihaknya sendiri mengaku belum berkomunikasi dengan Hanum Rais secara langsung terkait polemik ini. 
"Kita belum secara khusus mengkomunikasikan nanti kita lihat lah bagaimana. Tentu nanti kita pimpinan partai juga akan memberikan perkembangan yang terjadi. Intinya kita menghormati semua" pungkasnya. 
Terkait kejadian ini Suharwanta mengatakan bahwa terkait bermedia sosial, partai belum mengatur anggota-anggotanya soal sikap dalam bermedsos. Ia sendiri mengembalikan pada tiap individu agar tahu batas-batas dalam berkomentar di sosial media terutama mengenai isu-isu yang sedang berkembang agar tak menjadi problem di publik. 
"Selama ini partai belum punya kebijakan apapun lah terkait media sosial. Tapi tentu masing-masing pihak tahu lah batas-batas mana yang bisa dilakukan sebagai warga negara. Tentu tahu lah batas-batas. Saya kira ya semua sudah kita anggap dewasa lah" pungkasnya. 
ADVERTISEMENT
Dalam persoalan Hanum Rais ini, terkait sikap yang merugikan partai, pihaknya mengaku masih akan mempelajari kasus secara keseluruhan. Terkait permasalahannya dan kinerjanya di kantor DPRD DIY, pihaknya bahkan belum mengetahui apakah nantinya Hanum Rais akan menghadiri salah satu agenda rapat paripurna yang diselenggarakan pada Senin (14/10) siang. (Birgita Feva)