Balai Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Ketatkan Pengawasan Pilkada Malang

Darmadi. Foto: Rizal Adhi

MALANG - Demi menjaga kelancaran Pilkada Kabupaten Malang 2020 dari money politic atau serangan fajar, Balai Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) bakal ketatkan pengawasan di menit-menit terakhir menuju pemungutan suara besok.

Bahkan, mereka bakal standby 3 x 24 jam agar bisa bergerak bebas jika sewaktu-waktu muncul indikasi pelanggaran.

"Untuk itu kami standby 3 x 24 jam dengan personel ada 6 orang dan bergantian setiap 3 orang. Selama tiga hari kami akan berturut-turut mulai H-1, hari H dan H+1," terang Ketua BBHAR, Agus Subyantoro, di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, pada Selasa (08/12/2020).

Sumberdaya yang ada di Pengurus Anak Cabang (PAC) BBHAR juga akan dikerahkan. "Pantauannya dari Ketua PAC di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dan timses di kecamatan juga akan dimaksimalkan dengan koordinasi yang tidak pernah putus," ujarnya.

Sementara itu, Kader PDIP, Darmadi, mengatakan jika langkah ini diambil lantaran mulai bermunculan black campaign jelang pemungutan suara. "Karena disini sebagai pusat kendali tim pemenangan, maka standby ini dimaksudkan untuk bisa memantau pergerakan," jelasnya.

"Terutama pergerakan yang berpotensi dapat merugikan Paslon kami dengan cara yang inkonstitusional," pungkasnya.