Gubernur Jatim Tekankan 12 Aturan Wajib Protokol Kesehatan Selama Pilkada

Konten Media Partner
6 Desember 2020 16:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jatim, Khofifah, saat memimpin Rakor Penanganan COVID-19 selama Pilkada di Malang, pada Sabtu (5/12/2020). Foto: Ulul Azmy
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jatim, Khofifah, saat memimpin Rakor Penanganan COVID-19 selama Pilkada di Malang, pada Sabtu (5/12/2020). Foto: Ulul Azmy
ADVERTISEMENT
MALANG - Meroketnya angka kasus penularan COVID-19 di Jawa Timur, membuat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, waswas pada penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Jika tidak diterapkan disiplin protokol kesehatan dengan baik, bukan tidak mungkin nantinya akan ada klaster Pilkada.
ADVERTISEMENT
Hal ini juga menjadi topik bahasan utama dalam Rakor Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Forkopimda Malang Raya, di Gedung Graha Wiyata Praja BPSDM Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu kemarin (5/12/2020).
"Dalam rakor ini kami perlu koordinasi dari setiap komponen untuk menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, supaya aman, damai, kondusif, dan bebas dari ancaman klaster COVID-19 di Pilkada nanti," terangnya.
Khofifah mengimbau, agar pemerintah daerah di kabupaten/kota di Jatim untuk menerapkan 12 aturan pencegahan COVID-19 terkait tata cara pelaksanaan Pilkada di masa pandemi.
Adapun 12 poin itu seperti wajib mengenakan masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, hingga memakai sarung tangan plastik saat mencoblos.
Nantinya, di tiap TPS juga harus dibatasi kuota orangnya maksimal 500 pemilih. Lalu, seluruh anggota KPPS memakai APD, TPS rutin disemprot disinfektan, hingga bilik khusus bagi pemilih dengan pengondisian suhu di atas 37 derajat celcius. Selebihnya, dilarang ada kerumunan dan kontak fisik selama pencoblosan di TPS.
ADVERTISEMENT
"12 poin aturan ini sangat penting untuk saling diidentifikasi, cek lapangan, monitoring, dan support dari kabupaten kota terdekat," tegasnya.
Dia menambahkan, dalam suksesi Pilkada di era New Normal ini, juga perlu dukungan dari kabupaten atau kota terdekat.
"Di mana ada daerah yang sedang Pilkada, maka dukungan dari kabupaten/kota terdekat sangat penting. Seperti bantuan untuk rapid test misalnya, Laboratorium PCR, dan lain sebagainya,'' pungkasnya.