HUT ke-107, Kota Malang Jadi Kawasan Bebas Kumuh
PerbesarMALANG- Proyeksi pembangunan Kota Malang tahun 2021 sudah diproklamirkan fokus menambah infrastruktur penting. Mulai dari pengentasan kemacetan, pembangunan kawasan wisata, hingga pembebasan kawasan kumuh.
Lima tahun pasca penetapan 608,6 Ha Kawasan Kumuh di 29 Kelurahan melalui Keputusan Wali Kota Malang Nomor 86 Tahun 2015, Pemkot Malang bersinergi dengan Program Kotaku dan berbagai peran serta masyarakat telah menuntaskan penanganan pada kawasan seluas 536,27 Ha atau 88,11% dari target . Sisa kawasan kumuh sebanyak 72,33 Ha di 3 Kelurahan pun telah masuk target perencanaan sehingga menumbuhkan optimistis Malang segera bebas dari kumuh.
Tak hanya itu, Kota Malang juga telah mencapai banyak kemajuan dari dua aspek lain Program Nasional 100-0-100. Persentase rumah tinggal dengan akses air bersih telah mencapai 93,29%. Adapun Persentase rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi layak telah mencapai 84,12% pada tahun 2020. Artinya lebih dari 80 persen masyarakat Kota Malang sudah tinggal pada hunian yang layak.
Pemkot Malang Tambah Jalan Tembus Guna Kurangi Macet
Terbaru, Pemkot Malang menyegerakan rampungnya 3 jalan baru yang diprediksi dapat memecah kemacetan. Yaitu jalan tembus exit Tol Malang, jalan tembus Ranugrati-Muharto, dan jalur Jembatan Tlogomas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang (DPUPRPKP) Hadi Santoso menargetkan, ketiga proyek jalan baru ini ditargetkan terealisasi dalam waktu dekat. Adanya jalan baru ini penting dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Karena akses dan mobilitas warga jadi lebih mudah tanpa harus terjebak macet.
Tiga proyek jalan baru ini kata Soni (sapaan akrab Hadi Santoso) saling terintegrasi dengan proyek sebelumnya. Seperti jalan tembus Ranugrati-Muharto menunjang akses jembatan Flyover Kedungkandang.
"Lalu, dengan adanya jembatan Tlogomas nanti, biaya operasional masyarakat sekitar bisa turun. Kemudian jalan terusan di Jalan Danau Jonge itu juga kalau bisa mulai tahun ini akan kita arahkan ke simpang Sulfat," ujarnya.
Hal senada dikatakan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, jalan alternatif baru bisa mempercepat mobilitas orang dengan efek multiplier pada pembangunan kawasan Malang Timur.
"Tentu nanti juga diiringi dengan pelebaran jalan, termasuk di sekitaran Jembatan Tlogomas. Nanti anggarannya masuk APBD-P 2021," kata Sutiaji.
Selain kemacetan, Pemkot Malang juga menaruh perhatian untuk penanganan banjir. Saat ini, Pemkot Malang akan membangun gorong-gorong di sekitaran Jalan Soekarno Hatta. Namun, untuk realisasinya Pemkot Malang menaruh harapan besar pada Pemprov Jatim yang berencana membangun gorong-gorong tersebut dengan hibah anggaran senilai Rp 128 Miliar.
Upaya menangani banjir juga dengan peningkatan kualitas drainase, penyediaan satgas drainase per kecamatan, pembangunan 10 sumur resapan per kelurahan dan lainnya.
"Termasuk proyek jacking itu masih di ranah hukum. Masih kita upayakan kejelasan secara hukum dan penyerahan pihak ketiga ke kami. Nanti jacking itu juga bisa mengantisipasi banjir di Sumbersari, Galunggung, Klaseman dan Tidar," paparnya.
Pembangunan di kawasan Malang Timur saat ini menjadi sorotan Wali Kota Malang Sutiaji. Setelah sukses membangun Jembatan Kedungkandang, Pemkot Malang bersiap membangun Alun-Alun Kedungkandang. Harapannya alun-alun itu nantinya dapat menjadi pusat keramaian baru di kawasan Kedungkandang dan area timur Kota Malang.
“Kami masih merencanakan. Selama ini kan keramaian masih terpusat di Malang Kota, Malang Utara, dan Malang Barat. Harapannya Alun-Alun Kedungkandang nanti bisa jadi jujukan masyarakat Kota Malang di masa mendatang,” jelasnya.
Namun yang ditekankan Sutiaji, pembangunan infrastruktur seperti Alun-Alun Kedungkandang harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Karena pembangunan infrastruktur menurutnya juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemajuan pembangunan infrastruktur juga dicapai dalam bidang lingkungan hidup. Proses Pembangunan Sistem Modern Sanitary Landfill di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supiturang hasil fasilitasi kerja sama Pemkot Malang, Kementerian PUPR dan Pemerintah Jerman kini telah rampung dan memasuki fase persiapan operasional.
Bahkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah berkunjung pada 16 Maret 2021 lalu dan menyatakan optimismenya bahwa TPA Supiturang akan memiliki dampak signifikan baik dalam proses pengelolaan sampah di Kota Malang, maupun multiplier effect dalam bentuk produksi kompos, pengembangan wisata edukasi hingga pembangunan tahap lanjutan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Dengan demikian akan menjadi TPA percontohan kebanggaan Kota Malang.
Pun demikian Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menegaskan bahwa tanpa peran serta masyarakat, sistem modern di hilir pengelolaan sampah kota tetap tidak akan berhasil berkelanjutan. “Sekitar 600 Ton sampah dihasilkan di Kota Malang, kita harapkan dengan penguatan 3R termasuk pemilahan sejak sumber (rumah tangga), target pengurangan 30% sampah pada 2025 bisa tercapai,” pungkas Sutiaji.