Konten Media Partner

Infrastruktur Atasi Banjir Dominasi Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun Malang

7 Februari 2022 19:23 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji saat menjadi keynote speaker dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Sukun tahun 2023. Foto: dok
zoom-in-whitePerbesar
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji saat menjadi keynote speaker dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Sukun tahun 2023. Foto: dok
ADVERTISEMENT
MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan Sukun tahun 2023, pada Senin (7/2/2022).
ADVERTISEMENT
Dalam paparannya, Camat Sukut, Widi E Wirawan menyampaikan bahwa tercatat ada total 665 usulan Musrenbang Kelurahan dan 101 usulan dari Musrenbang Tematik. Usulan-usulan tersebut terbagi rata untuk program pembangunan fisik dan non fisik.
Rinciannya, sebanyak 163 program fisik dan 502 usulan non fisik. Sedangkan, dari usulan Musrenbang tematik terdapat tiga program fisik dan 98 non fisik.
Suasana Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Sukun tahun 2023. Foto: dok
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengatakan bahwa saat ini sudah ada perubahan dinamika dari masing-masing kecamatan. Usulannyapun semakin merata antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.
"Dari seluruh usulan pembangunan di Kecamatan Sukun, pembangunan fisik untuk antisipasi kejadian banjir masih menjadi prioritas. Meski masalah infrastruktur sudah turun namun angkanya masih dominan. Lebih pada masalah gorong-gorong dan pembenahan jalan," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Beberapa program prioritas Pemkot Malang, lanjut Sutiaji, hingga saat berkaitan dengan bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi khususnya membidik ekonomi kreatif (ekraf).
Untuk itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menambahkan bahwa pengajuan usulan Musrenbang tersebut memang diharapkan terbagi seimbang antara pembangunan fisik dan non fisiknya. Sehingga pemberdayaan akan masyarakat di tiap wilayah juga berjalan.
"Melihat dari usulan yang dibahas, memang sudah terbilang cukup memenuhi antara program pembangunan fisik dan non fisik. Artinya masyarakat sudah memahami bahwa pemberdayaan masyarakat ini juga penting. Karena sekarang juga lebih ke pemulihan ekonomi itu," tukasnya.(ads)