Jelang Masa Tenang Pilkada, Polres Malang Bentuk Satgas Anti Money Politic

Satgas Anti Money Politic yang diresmikan pada Senin (30/11/2020) di Gedung Sanika Satyawada Polres Malang. Foto: Rizal Adhi.

MALANG - Tepat 5 hari lagi atau pada 05 Desember 2020, Pilkada Kabupaten Malang 2020 akan memasuki masa tenang. Dalam masa ini masyarakat Kabupaten Malang bakal merenungkan dengan matang-matang Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang mana yang akan mereka pilih.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan jika masa-masa ini adalah masa-masa paling krusial. Pasalnya, dalam masa ini banyak terjadi serangan fajar atau money politic kepada warga Kabupaten Malang.

Untuk mencegah hal tersebut, Hendri membentuk Satgas Anti Money Politic yang diresmikan pada Senin (30/11/2020) di Gedung Sanika Satyawada Polres Malang.

Satgas Anti Money Politic ini bakal 24 jam penuh memantau jalannya Pilkada Kabupaten Malang agar tidak terjadi serangan fajar dan perjudian. "Ini merupakan peringatan tegas pada pihak yang melakukan money politic dan perjudian," tegas Hendri.

"Kami Polri, TNI, Bawaslu Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Malang tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas," imbuhnya.

Satgas Anti Money Politic ini sendiri berjumlah 80 personel dari unsur Satintelkam Polres Malang, Intel TNI dan Panwaslucam Bawaslu Kabupaten Malang. Mereka akan disebar di seluruh wilayah di Kabupaten Malang.

"Kami sudah melakukan pemetaan dan kami sudah menempatkan 80 personel yang menyebar untuk mencegah atau menindak adanya money politic. Karena kami ingin Pilkada ini berjalan jujur dan adil, karena Pilkada ini menentukan nasib warga Kabupaten Malang 5 tahun kedepan," ujarnya.

Kapolres kelahiran Solok Sumatera Barat ini secara khusus menandai wilayah-wilayah yang dianggap rawan money politic. "Wilayah yang paling rawan itu Malang Selatan," ungkapnya.

Terakhir, Hendri berharap agar warga Kabupaten Malang tidak tergiur iming-iming berupa uang atau beras untuk memilih salah satu Paslon.

"Jangan sampai kepentingan 5 tahun mendatang untuk Kabupaten Malang akhirnya gugur karena uang Rp 100.000,- atau Rp 200.000,- atau beras 5 liter saja," pungkasnya.