Ketika Akademisi di Malang Ramai-Ramai Menolak ’Impor’ Rektor Asing
PerbesarTUGUMALANG.ID-Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir berencama ’mengimpor’ rektor. Yakni, dengan menjadikan rektor asing sebagai rektor di kampus negeri. Sontak saja, wacana tersebut menuai polemik. Polemik juga muncul bagi kalangan akademisi di Kota Malang. Bagaimana menurut mereka?.
Salah satu dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Nurudin mengatakan, rencana impor rektor tersebut dinilai belum tepat.”Kalau kita mau menjadi bangsa yang berwibawa, tegak, dan kokoh coba kurangi impor-impor itu. Ya, termasuk impor rektor. Niat baik ini tapi malah menunjukkan aslinya kita kalah jauh dengan bangsa lain. Impor rektor bukan solusi mendesak saat ini. Mendesak adalah alokasi anggaran pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan di semua lini,” ucap Nurudin saat berbincang dengan wartawan tugumalang.id, beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, jika mengambil orang asing untuk memimpin PTN mungkin terlihat gagah. Akan tetapi, Nurudin menyatakan jika memperbaiki kualitas pendidikan yang saat ini sudah berjalan juga tak kalah gagah.
Tak hanya itu, Nurudin menerangkan apabila wacana tersebut berjalan maka ada kecenderungan bergantung kepada negara maju. Termasuk ‘membawa’ pesan-pesan dari luar negeri.”Bangsa ini kan bangsa yang memang sudah sangat tergantung pada negara lain. utang, impor dsb. Tentu saja kecurigaan bahwa impor rektor itu menjadi kepentingan global sangatlah dimungkinkan. meskipun mereka yang kuliah di LN (luar negeri) lalu kembali ke Indonesia juga "membawa" pesan-pesan dari luar negeri itu. Semoga, pesan-pesannya baik. Tapi, kan kita tidak tahu pasti pemikiran dan kepentingan masing-masing orang,” imbuh dosen yang sudah menulis puluhan judul buku ini.
Pendidikan Harus Menjaga Nilai Ke-Indonesiaan.
Menanggapi kasus ini, Pakar Kebijakan Publik Sakban Rosidi berpandangan serupa. Saat ditemui Tugumalang.id, Sakban tegas menolak wacana tersebut. Direktur Pascasarjana IKIP Budi Utomo itu menerangkan kedudukan lembaga pendidikan sebagai Ideological State Apparatuses.”Sebagai sistem kekuasaan, negara punya alat yang namanya pendidikan untuk menjaga semua nilai ke-indonesiaan. Oleh karena itu, universitas sebagai lembaga pendidikan yang memiliki penanaman ideologi, maka semestinya tetap mempertahankan orang Indonesia sebagai rektor,” kata Sakban.
Tidak asal bicara, Sakban menarik benang merah dari ilmuwan sosiologi. Seperti Max Weber, Susan Purdy, dan Robert Bellah. Ia menyimpulkan jika pancasila merupakan system of belief. Hal ini didasari tesis ritus suatu bangsa yang ditulis Robert Bellah dalam civil religion.”Ini bukan persoalan sederhana. Pendidikan itu hajat publik,” tambah Sakban.
Sakban menerangkan, ada kasus serupa yang pernah dialaminya. Yakni, sekitar awal tahun 2005, ketika Sakban menjadi Ketua Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Kota Malang. Ia menceritakan tidak mengeluarkan akreditasi untuk SMP Bina Bangsa Christian School Malang. Hal ini disebabkan sekolah tersebut tidak patuh terhadap kurikulum nasional. Tepatnya, tidak ada mata pelajaran Bahasa Indonesia."Ini masih level sekolah, semestinya hal seperti ini negara tegas," tegas pria asli Kediri ini.
Dalam konteks tersebut, Sakban menjelaskan apabila keputusan setiap pejabat publik harus mempunyai dasar nasionalisme. Sehingga, semua kebijakannya tepat untuk memutuskan suatu perkara. Ia berpendapat jika pendidikan Indonesia semestinya tidak 'mengekor' kepada negara barat. Hal ini dilandasi dari kekayaan Indonesia baik sumber daya alam maupun manusia.
"Mungkin perlu dirumuskan lagi, pendidikan kita bisa atau tidak mengejar negara maju, jika hanya jadi pengejar maka kita masih punya berbagai bidang garapan. Kalau memang Indonesia kuat dalam budaya dan seni, mengapa tidak mengembangkan ini saja. Ini yang saya sebut merintis jalan baru Indonesia," pungkasnya.
Reporter : Rino Hayyu Setyo
Editor : Irham Thoriq