Malang Corruption Watch Minta Pilkada Ditunda

Konten Media Partner
17 Oktober 2020 14:41 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical

Ancam Keselamatan Rakyat

Ilustrasi Pilkada. Foto: Kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pilkada. Foto: Kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) sepakat menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang. Mengingat jumlah angka kasus penularan virus corona masih tinggi.
ADVERTISEMENT
Tak terkecuali di Jawa Timur, yang di beberapa daerah bersiap menyelenggarakan Pilkada. Seperti di Kabupaten Malang misalnya.
Padahal, Kabupaten Malang sendiri masih tergolong zona kuning dengan rata-rata pertambahan kasus setiap harinya kurang lebih mencapai 10 kasus.
ads
Berangkat dari hal itu, MCW memandang perlunya mengutamakan keselamatan rakyat. Divisi Riset MCW, Dini, mengatakan bahwa kondisi tersebut sudah syarat risiko dan sepatutnya untuk ditunda.
Jika aktivitas Pilkada terus berjalan, kata dia, akan berpotensi menimbulkan klaster baru, lantaran tingginya interaksi manusia dalam penyelenggaraan Pilkada itu.
''Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pilkada tidak hanya mengacam rakyat, tapi juga melahirkan klaster baru yang justru memperburuk kondisi krisis pandami di Indonesia,'' ungkap Dini.
Dini menambahkan, Pilkada selama pandemi justru menambah potensi penyalahgunaan dan pemanfaatkan anggaran penanganan COVID-19 untuk kepentingan elektoral karena keterbatasan kontrol publik.
ADVERTISEMENT
Hasil penelusuran sementara, MCW bahkan menemukan adanya pemanfaatan program bantuan sosial untuk kepentingan kampanye yang dilakukan bersamaan dengan pendistribusian bantuan, pangan ataupun non pangan, handsanitizer dan masker yang dilabeli foto salah satu paslon.
MCW menegaskan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga sepatutnya menjadi pertimbangan bagi negara untuk menunda Pilkada sebagai wujud memperjuangkan asas konstitusional rakyat dan mewujudkan Pilkada yang substansial.
Lagipula, belum ada tanda-tanda bahwa wabah pandemi dapat dikendalikan dengan signifikan oleh pemerintah. Penyebaran COVID-19 telah menyentuh hampir seluruh Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Angka orang yang positif COVID-19 perhari terus mengalami kenaikan.