OJK Rilis 5 Kebijakan dan Luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santosa. Foto: tangkapan layar

MALANG -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis lima kebijakan penting dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada Kamis (20/1/2022).

Kebijakan itu mengacu pada tantangan di tahun 2022 tentang penanganan pandemi COVID-19, normalisasi kebijakan negara maju, permintaan global yang mendorong inflasi, perubahan iklim dan mitigasi resikonya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santosa mengatakan bahwa kebijakan pertama yakni terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya dengan memberikan pembiayaan pada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah.

PTIJK 2022 secara hybrid. Foto: tangkapan layar

"Termasuk pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) 25 persen lebih rendah dari biasa dan akan diperluas dari hulu ke hilir. Serta melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti," ujarnya.

Kebijakan kedua, pihaknya menyiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan maju dengan melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan agar punya ketahanan permodalan dan liquiditas serta penataan industi reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi maupun percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

Sementara kebijakan ketiga, fokus pada pengembangan sektor ekonomi baru. Termasuk dengan pendiri bursa karbon dan pendirian taksonomi hijau 1.0.

Cuplikan Taksonomi Hijau sebagai capaian nasional yang baru diluncurkan. Foto: tangkapan layar

"Dalam taksonomi hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan sub sektor ekonomi. Di mana 919 di antaranya telah kami konfirmasi ke kementerian terkait. Hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang punya taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan Asean," beber Wimboh.

Selanjutnya, prioritas keempat, memperluas akses keuangan masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran sebesar 30 persen.

Prioritas kelima, penguatan transformasi digital sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional. Terlebih, berbagai kebijakan tersebut dituangkan dalam master plan jasa keuangan Indonesia 2021-2025.

"Dengan mempertimbangkan berbagai arah kebijakan dan proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2 persen di awal 2022 ini, maka kami proyeksikan di 2022 ini lebih baik dari tahun lalu," imbuhnya.

PTIJK 2022 ini diselenggarakan secara hybrid. Turut hadir di antaranya Presiden RI, Joko Widodo; seluruh anggota dewan komisioner OJK periode 2017-2022; anggota DPR/MPR; pimpinan kementerian/lembaga negara; kepala daerah; pimpinan lembaga di IJK; serta para pemimpin redaksi media massa dan pemangku kebijakan strategis lain.

Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam PTIJK 2022. Foto: tangkapan layar

Jokowi, sapaan akrab orang nomor satu di Indonesia ini, menekankan agar kebijakan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi. Khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Termasuk dapat membantu sektor informal UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh lebih baik lagi dengan berbagai inovasi dan terobosan.

"Maka di masa sulit pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah dan peluang munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang akan merugikan masyarakat," pesannya.(ads)