Penerapan Jam Malam, Epidemiolog: Virus Corona Tak Hanya Keluar Malam Hari

Konten Media Partner
2 Februari 2021 14:23 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penindakan Pemkot Malang terhadap kafe yang bandel buka di atas pukul 20.00 WIB tanpa kaidah protokol kesehatan selama masa PPKM. Foto: Ulul Azmy
zoom-in-whitePerbesar
Penindakan Pemkot Malang terhadap kafe yang bandel buka di atas pukul 20.00 WIB tanpa kaidah protokol kesehatan selama masa PPKM. Foto: Ulul Azmy
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
MALANG - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali dinilai tak efektif. Khususnya dalam penerapan kebijakan pembatasan jam malam. Hal ini dinilai tak sinkron karena persebaran virus tidak hanya terjadi di malam hari.
ADVERTISEMENT
Hal ini diungkapkan oleh Epidemiolog Universitas Brawijaya (UB) Malang, dr Holipah, bahwa mobilitas masyarakat selama PPKM masih tetap tinggi. Tak berbeda dengan sebelumnya.
''Masih setengah-setengah (penerapan kebijakan). Karena kita lihat mobilitas orang juga masih tinggi. Ada jam malam, tapi siang hari ramai. Padahal, penyebaran virus itu kan gak hanya di malam hari saja,'' ujarnya, pada Selasa (2/1/2021).
Penindakan Pemkot Malang terhadap kafe yang bandel buka di atas pukul 20.00 WIB tanpa kaidah protokol kesehatan selama masa PPKM. Foto: Ulul Azmy
Padahal, rasionalnya penyebaran virus memang tak bisa ditekan dengan kebijakan jam malam. PPKM, kata dia, tak mungkin efektif selama mobilitas warga masih tinggi. Lalu, kesadaran terhadap protokol kesehatan masih rendah.
Dia menambahkan, pembatasan terhadap aktivitas perkantoran juga harus diperketat. Perkantoran, memiliki potensi tinggi menjadi klaster penyebaran virus. ''Saya lihat dalam hal ini tidak ada sanksi tegas. Buktinya tidak semua kantor berlakukan WFH. Yang melakukan hanya kantor pemerintahan,'' sesalnya.
ADVERTISEMENT
Dia menyebut, ada yang berbanding terbalik antara kebijakan dan kesadaran masyarakat. Akibatnya, penerapannya di lapangan tidak sinkron. Artinya, memang harus ada upaya lebih massif dalam menumbuhkan kesadaran melalui edukasi literasi.
''Kesadaran bisa tumbuh sendiri tanpa paksaan. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Dari elemen terbawah mulai RT RW di desa-desa,'' sebutnya.
Pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan PPKM memang harus dipertegas oleh pemerintah. "Kalau misalnya masih begini-begini aja ya walaupun ada jilid berapapun ya akan tetap aja kondisinya seperti ini. Harus ada sanksi lebih tegas," pungkasnya.