Pilkada Malang, 150 Pondok Pesantren Dukung Sanusi-Didik

Tim Pemenangan Sandi: Ini Adalah Koalisi Rakyat

Sanusi bersama KH Ahmad Dahlan. Foto: Tim Sandi

MALANG - Menjelang akhir masa kampanye, dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut satu, Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto (Sandi), terus bertambah.

Humas Tim Pemenangan Sandi, Abdul Qodir, mengatakan saat ini, setidaknya ada 150 Pondok Pesantren (Ponpes) baik di Kabupaten Malang maupun di luar Kabupaten Malang, yang mendukung Paslon Sandi.

"Alhamdulillah mendekati hari H Pemilukada, Pasangan Sandi makin banyak mendapat dukungan dari para Habaib, Masyayikh sampai pengasuh pondok pesantren, baik yang ada di Kabupaten Malang maupun dari tetangga Kabupaten," ujarnya pada Kamis (3/12/2020).

Pria yang akrab disapa Adeng ini mengatakan, dukungan datang mulai dari Sidogiri Pasuruan, Probolinggo, Pondok Genggong, Ponpes Walisongo Situbondo, Alumni Ponpes Ploso Kediri, hingga Darul Ulum Jombang.

"Di Kabupaten Malang sendiri ada Ponpes An-nur, Al-Rifai, Ponpes Ganjaran, dan banyak lagi," ujarnya.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dukungan ini menandakan Paslon Sandi tidak sendiri dalam menghadapi kontestasi Pilkada Kabupaten.

"Sandi tidak hanya membangun koalisi dengan Partai Politik, tapi juga berkoalisi dengan tokoh lintas sosial. Artinya, Sandi juga berkoalisi dengan rakyat," ujarnya.

Dia menegaskan, semua dukungan ini karena pengalaman Sanusi-Didik selama menjabat sebagai Bupati Malang dan Ketua DPRD Kabupaten Malang.

"Kepercayaan ini didapat oleh Sandi karena kiprah Abah Sanusi dan Mas Didik selama menjabat. Sehingga masyarakat meyakini bahwa Sandi bukanlah Paslon kaleng-kaleng yang hanya bermodal janji namun miskin pengalaman untuk maju sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada nanti," tuturnya.

Terakhir, Adeng mengucapkan terimakasih atas dukungan dan support yang diberikan masyarakat. "Dan atas dukungan yang didapat ini, kami memberi apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Malang, karena dalam menentukan pemimpin, standar yang digunakan adalah rasionalisme, bukan latahisme," pungkasnya.(ads)