Serikat Petani Indonesia Banten Getol Sosialisasi Policy Advocacy

SPI Banten Sejahterahkan Kaum Petani

SPI Banten. Foto: dok

BANTEN - Kesejahteraan petani Banten hingga saat ini masih terus dikawal, khususnya oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPW SPI Banten, Misrudin.

Dia menjelaskan, wilayah kerja DPW SPI Banten sejauh ini mencakup 3 perwakilan cabang, yakni DPC Kabupaten Serang, DPC Kabupaten Pandeglang, dan DPC Kabupaten Lebak.

Salah satu pembelajaran yang giat dilakukan ialah sosialisasi Policy Advocacy atau kebijakan advokasi melalui pertemuan yang melibatkan stakeholder lembaga pemerintahan di tingkat provinsi yang berkaitan erat dengan sektor pertanian. Mulai dari lahan pertanian, ketimpangan hak penguasaan tanah, produksi pertanian, hingga import komoditas pangan.

SPI Banten. Foto: dok

"Ini tantangan tersendiri bagi organisasi untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman berkaitan dengan police advocacy. Karena memang SPI merupakan organisasi yang keanggotaannya cukup luas dan pure betul-betul petani yang tinggal di pedesaan dengan aktivitas kesehariannya berladang, kemudian di sawah, dan lainnya," kata dia.

Di samping membela hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, DPW SPI Banten juga mempunyai beberapa program lain. Seperti mendorong keterlibatan keluarga petani dalam mengelola usaha pertaniannya dan mendorong petani untuk berdaulat benih.

Menurut Misrudin, DPW SPI Banten menjadi organisasi yang mewadahi sekaligus rumah para petani untuk berdiskusi, berjuang untuk pemenuhan hak-haknya, dan mendapatkan informasi bukan hanya sekedar teknis atau sistem budidaya tapi juga dalam konteks yang lebih luas.

SPI Banten. Foto: dok

"Mereka (petani) menjadi bagian dari organisasi sehingga apa-apa yang menjadi obrolan mereka sebagai masyarakat yang memproduksi pangan ini, bisa tersampaikan. Dan yang mereka (petani) rasakan selama terwadahi oleh organisasi merasakan manfaat dari aktivitas kerja-kerja SPI," jelasnya.

Ke depan, dia berharap, adanya terobosan dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. Mengingat sektor pertanian menjadi tumpuan saat masa pandemi COVID-19.

"Karena jelas di masa pandemi sektor pertanian menjadi sektor yang paling diunggulkan. Saat semua negara mulai menutup negaranya, melakukan lockdown total tentu kita harus bisa memenuhi pangan untuk negeri kita sendiri. Dimana sektor pertanian menjadi tolak ukur sejauh mana kemudian negara ini bisa berdaulat secara pangan," tegas Misrudin.

SPI Banten. Foto: dok

"Yang paling mendasar lagi adalah ketimpangan hak penguasaan tanah. Dimana masih banyak terjadi konflik lahan yang harus lekas diselesaikan lewat skema Reforma Agraria, yang menyasar masyarakat pedesaan yang tidak bertanah (tunakisma), petani bertanah sempit (gurem), guna merubah ketimpangan serta kemiskinan yang masih terjadi saat ini," jelasnya.

"Diharapkan dengan adanya skema seperti ini, dapat berpihak pada rakyat dan bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian tadi," tandas dia.(ads)