Strategi 3 Paslon Bupati Malang Tingkatkan Kesadaran Antikorupsi Masyarakat

3 Paslon Bupati Malang. Foto: Ben

MALANG - Pemberantasan korupsi masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu cara memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah dengan meningkatkan kesadaran antikorupsi masyarakat, sehingga bisa ikut mengawasi birokrasi.

Dalam debat publik pamungkas Pilkada Kabupaten Malang tadi malam, para panelis mengatakan jika index antikorupsi Kabupaten Malang senilai 3,84 dari skala 0 sampai 5.

Oleh karena itu, panelis menanyakan kebijakan apa yang diambil masing-masing Pasangan Calon (Paslon) untuk meningkatkan index anti korupsi.

Paslon nomor urut satu, Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto (Sandi), mengatakan jika korupsi adalah kejahatan yang harus diberangus.

"Korupsi adalah kriminal yang harus dihapuskan, karena korupsi akan kami berantas. Memberantas korupsi tidak mudah, tapi korupsi itu terjadi karena ada niat," ujar Sanusi, saat Debat Publik Ketiga, di Kantor DPRD Kabupaten Malang, pada Selasa (1/12/2020).

Dia juga bakal meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya birokrasi. "Saya akan tindak lanjut laporan masyarakat jika ada pejabat yang korupsi," tuturnya.

Untuk lebih meyakinkan masyarakat, alumni UIN Malang ini mengungkapkan, ASN di Kabupaten Malang sudah dibaiat oleh Nahdlatul Ulama. "Seluruh ASN juga sudah dibaiat oleh Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Sementara itu, Paslon nomor urut dua, Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono (Ladub), menawarkan program mall pelayanan publik. "Kita akan membuat mall pelayanan publik satu pintu untuk mempermudah perizinan pada masyarakat," janji Lathifah.

Mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan, pelayanan publik harus bisa diselesaikan di tingkat kecamatan saja. "Program terpadu dan pelayanan primer yang selesai di kecamatan," ujarnya.

Untuk menekan angka korupsi, dia bakal membuat sistem pelayanan digital. "Semua pelayanan dilaksanakan secara digital dan online," ucapnya.

Terakhir, Paslon nomor urut tiga, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, mengatakan jika Malang Jejeg sudah menandatangani pakta antikorupsi dengan Malang Corruption Watch (MCW).

"Malang Jejeg hadir karena ada tsunami korupsi. Kami satu-satunya Paslon yang menandatangani perjanjian antikorupsi dengan MCW," tegasnya.

Dia juga sempat menyindir Paslon lain yang tidak terbuka pada dana kampanye mereka. "Jadi perilaku antikorupsi harus dimulai mulai dari saat ini ketika Pilkada. Harus ada keterbukaan biaya kampanye," pungkasnya.