2 Tahun Prabowo-Gibran: Ketika Ambisi Besar Berhadapan dengan Kenyataan
Kolumnis Independen - Pengamat Geopolitik dan Kebijakan Publik
·waktu baca 24 menit
Tulisan dari Tuhombowo Wau tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTulisan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membaca arah sebuah pemerintahan yang memiliki ambisi besar dan mandat kuat. Sebab semakin besar harapan yang dibangun, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. ~Tuhombowo Wau
Ambisi Besar Selalu Menuntut Pertanggungjawaban yang Besar
Dua tahun bukanlah waktu yang cukup untuk menghakimi sebuah pemerintahan secara keseluruhan. Banyak agenda pembangunan memang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memperlihatkan hasilnya. Infrastruktur tidak selesai dalam hitungan bulan, reformasi birokrasi tidak tumbuh dalam semalam, dan perubahan ekonomi tidak pernah bergerak secepat slogan politik.
Namun dua tahun juga bukan waktu yang terlalu singkat untuk membaca arah. Pada titik inilah publik mulai mampu membedakan antara janji yang sedang bertumbuh menjadi kenyataan dan janji yang justru mulai kehilangan daya yakinnya. Setelah dua tahun memimpin Indonesia (20 Oktober 2024 s/d 20 Oktober 2026), Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tidak lagi dinilai berdasarkan pidato kampanye atau optimisme awal pemerintahan. Yang menjadi ukuran adalah kebijakan, hasil, konsistensi, dan kemampuan negara menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Pemerintahan ini memulai langkahnya dengan modal politik yang sangat besar. Prabowo memenangkan pemilihan presiden dengan dukungan elektoral yang kuat. Ia juga mewarisi tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi terhadap stabilitas pemerintahan sebelumnya. Tidak berhenti di situ, hampir seluruh kekuatan politik nasional kemudian bergabung ke dalam pemerintahan. Konfigurasi tersebut melahirkan salah satu koalisi terbesar dalam sejarah Reformasi.
Dalam teori politik, situasi seperti ini seharusnya menjadi modal yang luar biasa. Presiden tidak lagi disibukkan oleh tarik-menarik politik yang melelahkan dengan parlemen. Energi pemerintah semestinya dapat difokuskan pada percepatan reformasi, pembenahan birokrasi, peningkatan daya saing ekonomi, penguatan supremasi hukum, dan perbaikan pelayanan publik. Dengan dukungan politik sebesar itu, hampir tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus-menerus menyalahkan faktor eksternal ketika target pembangunan tidak tercapai.
Sayangnya, realitas yang berkembang selama dua tahun terakhir justru memperlihatkan gambaran yang jauh lebih kompleks.
Di satu sisi, pemerintah tampil dengan berbagai agenda besar yang dipromosikan sebagai lompatan menuju Indonesia maju. Hilirisasi industri terus didorong. Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama. Program Makan Bergizi Gratis diperkenalkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai proyek strategis nasional tetap dilanjutkan. Pemerintah juga berupaya menjaga optimisme dunia usaha melalui berbagai kebijakan investasi dan deregulasi.
Semua itu menunjukkan adanya keberanian politik untuk berpikir besar. Tidak banyak pemerintahan yang berani mengusung agenda pembangunan dengan skala sebesar ini.
Namun persoalan sebuah pemerintahan tidak pernah hanya diukur dari besarnya ambisi. Politik pada akhirnya selalu kembali kepada pertanyaan yang jauh lebih sederhana: apakah masyarakat mulai merasakan perubahan nyata dalam kehidupannya?
Pertanyaan itu justru melahirkan jawaban yang tidak sesederhana narasi resmi pemerintah.
Di tengah berbagai proyek besar negara, banyak rumah tangga masih bergulat dengan tekanan biaya hidup. Di tengah optimisme mengenai pertumbuhan ekonomi, sebagian pelaku usaha masih mengeluhkan lemahnya permintaan domestik. Di tengah janji penyederhanaan birokrasi, masyarakat masih berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya efisien. Di tengah klaim mengenai stabilitas politik, muncul pula perdebatan mengenai kualitas demokrasi, efektivitas fungsi pengawasan parlemen, serta independensi berbagai institusi negara.
Inilah paradoks yang menurut saya menjadi wajah utama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Negara terlihat semakin percaya diri berbicara mengenai masa depan, tetapi sebagian masyarakat masih disibukkan oleh persoalan hari ini.
Pemerintah berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, sementara banyak keluarga masih bertanya bagaimana menjaga daya beli mereka bulan depan.
Negara berbicara mengenai investasi bernilai triliunan rupiah, sementara pelaku usaha kecil lebih sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan pelanggan yang terus mengurangi belanja.
Pemerintah berbicara mengenai transformasi besar, sementara masyarakat menunggu transformasi yang benar-benar dapat mereka rasakan.
Paradoks seperti ini sesungguhnya bukan hal yang baru dalam pemerintahan mana pun. Hampir setiap rezim selalu memiliki jarak antara visi besar dan realitas pelaksanaan. Yang membedakan adalah seberapa jauh jarak tersebut melebar.
Semakin besar ambisi sebuah pemerintahan, semakin tinggi pula standar yang digunakan publik untuk menilainya. Pemerintah tidak bisa hanya meminta masyarakat bersabar sambil terus mengulang optimisme. Kepercayaan publik pada akhirnya tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh pengalaman sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan negara.
Karena itu, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup hanya melihat pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau banyaknya proyek yang diresmikan. Penilaian harus dilakukan secara lebih utuh. Apakah pertumbuhan tersebut semakin inklusif? Apakah birokrasi semakin efektif? Apakah penegakan hukum semakin dipercaya? Apakah ruang demokrasi tetap sehat? Apakah kualitas pelayanan publik benar-benar meningkat? Dan yang tidak kalah penting, apakah rakyat merasakan bahwa negara semakin hadir dalam kehidupan mereka?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya akan menentukan apakah dua tahun pertama ini layak dikenang sebagai fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas, atau justru sebagai fase ketika ambisi besar mulai berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan seluruh capaian pemerintah, apalagi menghakimi sebuah pemerintahan yang baru memasuki pertengahan periode. Sebaliknya, tulisan ini mencoba membaca secara kritis arah yang sedang ditempuh. Sebab demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh pujian tanpa syarat ataupun penolakan tanpa argumen. Demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengapresiasi ketika pemerintah berhasil, sekaligus keberanian untuk mengkritik ketika kebijakan belum menghasilkan dampak yang diharapkan.
Dua tahun pertama adalah masa membaca arah. Dan arah itulah yang, menurut saya, mulai memperlihatkan sejumlah tanda yang patut dicermati secara serius.
Ekonomi: Ketika Optimisme Makro Belum Menjadi Kesejahteraan Mikro
Setiap pemerintahan selalu memiliki cara untuk menjelaskan keberhasilannya. Ada yang menunjukkan panjang jalan tol yang dibangun, ada yang memamerkan nilai investasi yang masuk, ada pula yang menonjolkan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar. Semua indikator itu memang penting. Tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa investasi, tanpa pembangunan, atau tanpa pertumbuhan ekonomi.
Namun ada satu ukuran yang jauh lebih sederhana daripada seluruh angka tersebut: apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih ringan?
Pertanyaan inilah yang sering kali luput dari narasi resmi pemerintah. Bagi masyarakat, ekonomi bukan pertama-tama soal persentase pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan soal apakah gaji yang diterima masih mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ekonomi bukan sekadar grafik yang dipresentasikan dalam forum internasional, tetapi harga beras di pasar, biaya sekolah anak, cicilan rumah, ongkos transportasi, dan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak.
Di sinilah letak tantangan terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun pertama. Pemerintah berusaha membangun optimisme melalui berbagai agenda besar, sementara sebagian masyarakat masih merasakan bahwa manfaatnya belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Fenomena ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak bekerja. Berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan. Pemerintah melanjutkan hilirisasi industri, mendorong investasi, berupaya menjaga inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta menjalankan berbagai program strategis yang diyakini mampu menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang.
Masalahnya, keberhasilan makroekonomi tidak selalu otomatis diterjemahkan menjadi kesejahteraan di tingkat rumah tangga.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan yang tidak ringan. Biaya hidup meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan banyak rumah tangga tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, setiap kenaikan harga kebutuhan pokok segera terasa di meja makan. Bagi kelas menengah, tekanan datang dalam bentuk menyempitnya ruang untuk menabung, berinvestasi, bahkan sekadar mempertahankan standar hidup yang sebelumnya dianggap normal.
Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ketidakpastian ekonomi global, perlambatan perdagangan internasional, dinamika geopolitik, hingga perubahan struktur industri memaksa banyak pelaku usaha melakukan efisiensi. Dalam situasi seperti itu, gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi makro tidak selalu identik dengan rasa aman di pasar tenaga kerja.
Pemerintah tentu tidak dapat dimintai tanggung jawab atas seluruh persoalan global. Tidak adil menyalahkan satu pemerintahan atas perlambatan ekonomi dunia atau gejolak geopolitik internasional. Akan tetapi, justru di tengah tekanan eksternal seperti itulah kualitas sebuah pemerintahan diuji. Negara diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga indikator makro, tetapi juga melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah mengelola ruang fiskal.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda paling ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara konseptual, gagasan untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia merupakan investasi sumber daya manusia yang layak diapresiasi. Tidak banyak yang menolak tujuan besarnya. Anak-anak Indonesia memang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik agar mampu bersaing pada masa depan.
Namun dalam kebijakan publik, tujuan yang baik tidak pernah cukup. Yang sama pentingnya adalah desain, tata kelola, pengawasan, efektivitas pelaksanaan, dan keberlanjutan pembiayaannya.
Program sebesar ini menuntut kapasitas birokrasi yang sangat tinggi. Negara harus memastikan rantai pasok berjalan baik, kualitas makanan terjaga, distribusi berlangsung tepat waktu, pengawasan dilakukan secara ketat, dan penggunaan anggaran benar-benar efisien. Sedikit saja terjadi kelemahan dalam tata kelola, manfaat program dapat tergerus oleh pemborosan, salah sasaran, atau persoalan implementasi di lapangan.
Pada saat yang sama, pemerintah juga tetap harus menjaga disiplin fiskal. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program pada dasarnya adalah pilihan politik yang mengurangi ruang bagi program lain. Karena itu, publik wajar bertanya apakah keseimbangan antara belanja sosial, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kebutuhan fiskal jangka panjang telah dirancang secara proporsional.
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Justru pertanyaan seperti inilah yang diperlukan agar kebijakan besar tidak berhenti sebagai simbol politik, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
Lebih jauh lagi, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa investasi yang terus didorong benar-benar menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional. Nilai investasi yang besar tentu penting, tetapi investasi pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, serta bertambahnya daya saing Indonesia dalam rantai pasok global.
Jika investasi hanya menghasilkan angka yang mengesankan tanpa memberikan dampak yang luas terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, maka publik akan sulit merasakan manfaatnya secara langsung.
Hal yang sama berlaku terhadap hilirisasi. Kebijakan ini memiliki logika ekonomi yang kuat karena bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk atau jumlah smelter yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat industri nasional, menciptakan ekosistem usaha yang sehat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya.
Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada penciptaan statistik yang indah. Ia harus hadir dalam bentuk perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Di sinilah saya melihat tantangan terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah tampak sangat percaya diri berbicara mengenai proyek-proyek besar, target-target besar, dan cita-cita besar. Namun pada saat yang sama, sebagian masyarakat masih menunggu jawaban atas persoalan yang jauh lebih sederhana: harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang terus bertumbuh, dan kepastian bahwa bekerja keras masih memungkinkan mereka hidup lebih baik.
Selama jarak antara optimisme negara dan pengalaman sehari-hari masyarakat masih terasa lebar, maka keberhasilan ekonomi akan terus diperdebatkan. Sebab pada akhirnya, ekonomi tidak diukur dari seberapa meyakinkan pidato pemerintah, melainkan dari seberapa besar rakyat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupannya.
Hukum: Ketika Kepastian Menjadi Pertaruhan Kepercayaan Publik
Jika ekonomi menentukan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hukum menentukan apakah masyarakat masih percaya bahwa negara bekerja secara adil. Ekonomi yang tumbuh tanpa kepastian hukum hanya akan melahirkan ketidakpastian. Sebaliknya, hukum yang kuat tanpa ekonomi yang sehat juga tidak cukup untuk membangun kesejahteraan. Keduanya saling berkaitan karena investasi, pelayanan publik, perlindungan hak warga negara, hingga stabilitas politik pada akhirnya bergantung pada satu hal mendasar: kepercayaan.
Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sektor hukum menjadi salah satu ruang yang paling banyak mendapat perhatian publik. Bukan semata-mata karena adanya kasus tertentu, melainkan karena persoalan hukum di Indonesia memang memiliki sejarah panjang yang belum sepenuhnya selesai: bagaimana memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi institusi yang berdiri di atas kepentingan semua orang, bukan sekadar bekerja berdasarkan kekuatan politik, ekonomi, atau pengaruh kelompok tertentu.
Negara hukum tidak cukup hanya memiliki banyak undang-undang. Negara hukum membutuhkan institusi yang dipercaya. Sebab hukum pada dasarnya bukan hanya kumpulan pasal, melainkan sebuah janji sosial bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan.
Masalahnya, dalam praktik demokrasi modern, kepercayaan terhadap hukum selalu menjadi sesuatu yang rapuh. Ia dapat dibangun bertahun-tahun, tetapi dapat pula terkikis hanya dalam waktu singkat ketika publik melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran mewarisi persoalan hukum yang tidak kecil. Sebelum pemerintahan ini berjalan, Indonesia telah lama menghadapi berbagai kritik mengenai efektivitas pemberantasan korupsi, kualitas reformasi birokrasi, independensi lembaga penegak hukum, serta hubungan antara kekuasaan politik dan institusi negara.
Karena itu, salah satu harapan terbesar terhadap pemerintahan baru adalah munculnya keberanian untuk memperkuat kembali fondasi negara hukum. Dukungan politik yang besar sebenarnya memberikan ruang yang luas bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Dengan stabilitas politik yang relatif kuat, pemerintah memiliki kesempatan untuk membangun warisan penting: memperkuat institusi, memperbaiki tata kelola, dan memastikan hukum bekerja secara konsisten.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana membuat aturan baru. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa aturan yang ada diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat berubah tergantung siapa yang berhadapan dengannya.
Dalam demokrasi, persepsi publik memiliki arti penting. Bahkan ketika pemerintah dan aparat penegak hukum meyakini bahwa suatu proses telah berjalan sesuai prosedur, tetap diperlukan komunikasi publik dan transparansi yang memadai agar masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan.
Sebab persoalan hukum bukan hanya mengenai benar dan salah secara administratif. Ia juga mengenai legitimasi moral di mata masyarakat.
Di sinilah pentingnya menjaga jarak yang sehat antara kekuasaan politik dan institusi hukum. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang mampu mengendalikan seluruh institusi negara, melainkan pemerintah yang mampu membangun lembaga-lembaga yang tetap kuat bahkan ketika tidak berada di bawah pengaruh langsung kekuasaan.
Demokrasi yang matang tidak membutuhkan lembaga hukum yang selalu mengikuti kehendak pemerintah. Demokrasi justru membutuhkan lembaga hukum yang mampu bekerja secara independen, termasuk ketika keputusan yang diambil tidak selalu menyenangkan penguasa.
Hal ini menjadi semakin penting karena pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki konfigurasi politik yang sangat dominan. Ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam lingkaran pemerintahan, mekanisme pengawasan dari luar kekuasaan secara alami menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan institusi hukum menjadi salah satu benteng penting agar keseimbangan tetap terjaga.
Tanpa institusi yang kuat, demokrasi berisiko berubah dari sistem yang membatasi kekuasaan menjadi sistem yang hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan.
Pemberantasan Korupsi: Ujian Terbesar Konsistensi Politik
Salah satu ukuran paling penting dari komitmen sebuah pemerintahan terhadap tata kelola yang baik adalah bagaimana negara memperlakukan korupsi.
Korupsi bukan hanya persoalan hilangnya uang negara. Korupsi adalah persoalan rusaknya kepercayaan. Ketika masyarakat melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang jelas, maka yang hilang bukan hanya anggaran publik, tetapi juga keyakinan bahwa negara bekerja untuk kepentingan bersama.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar untuk memastikan agenda pemberantasan korupsi tidak kehilangan energi politiknya. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan stabilitas agar program pembangunan berjalan. Namun di sisi lain, stabilitas politik tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengurangi ketegasan dalam menegakkan integritas.
Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang terlalu nyaman dengan dukungan politik besar sering menghadapi godaan yang sama: merasa tidak membutuhkan kritik yang keras. Padahal kritik justru berfungsi sebagai mekanisme pengingat agar kekuasaan tetap berada dalam jalurnya.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memberantas korupsi yang sudah terjadi, tetapi membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Transparansi anggaran, penguatan pengawasan internal, keterbukaan proses pengadaan, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran, serta penguatan lembaga pengawas harus menjadi bagian dari agenda utama.
Sebab negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menghukum pelaku korupsi setelah kejahatan terjadi. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan sistem sehingga peluang korupsi dapat diminimalkan sejak awal.
Demokrasi: Ketika Stabilitas Harus Berjalan Bersama Kebebasan
Selain hukum, tantangan besar pemerintahan Prabowo-Gibran juga berada pada kualitas demokrasi.
Salah satu paradoks dalam demokrasi adalah bahwa pemerintahan yang memperoleh mandat besar justru memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga ruang kritik. Kemenangan elektoral memberikan legitimasi untuk memerintah, tetapi tidak memberikan kekuasaan tanpa batas.
Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi juga tentang bagaimana pemenang memperlakukan mereka yang berbeda pandangan.
Dalam dua tahun pertama pemerintahan ini, salah satu perdebatan yang muncul adalah mengenai keseimbangan antara stabilitas politik dan fungsi pengawasan. Dukungan politik yang sangat luas memang memberikan keuntungan bagi pemerintah karena kebijakan dapat lebih mudah dijalankan. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut juga menghadirkan risiko: berkurangnya kekuatan kontrol terhadap pemerintah.
Sistem demokrasi membutuhkan kritik sebagaimana tubuh manusia membutuhkan sistem imun. Kritik bukan ancaman bagi pemerintahan yang sehat. Justru pemerintahan yang percaya diri seharusnya mampu menerima kritik tanpa melihatnya sebagai gangguan.
Persoalannya, ketika hampir semua kekuatan politik berada dalam pemerintahan, fungsi oposisi menjadi semakin penting untuk diperkuat oleh lembaga lain: parlemen, media, akademisi, masyarakat sipil, dan publik secara luas.
Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Demokrasi membutuhkan keseimbangan.
Pemerintah yang kuat mampu mengambil keputusan. Namun pemerintah yang diawasi dengan baik mampu menghindari kesalahan.
Di sinilah ujian terbesar dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah kekuatan politik yang besar akan digunakan untuk mempercepat perbaikan institusi, atau justru membuat kekuasaan semakin nyaman tanpa koreksi yang memadai?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan bukan hanya kualitas pemerintahan saat ini, tetapi juga kualitas demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
Sebab pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya ketika pemilu ditiadakan. Demokrasi juga dapat melemah secara perlahan ketika institusi kehilangan daya kritis, ketika kritik dianggap sebagai gangguan, dan ketika kekuasaan terlalu lama berjalan tanpa keseimbangan.
Dua tahun pertama pemerintahan ini masih menyisakan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa kekuatan politik yang besar tidak berubah menjadi kelemahan demokrasi. Tetapi kesempatan itu tidak akan datang selamanya.
Politik Kekuasaan: Ketika Koalisi Besar Menjadi Modal Sekaligus Ujian
Dalam politik, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meraih suara, tetapi juga oleh kemampuan mengelola kekuasaan setelah kemenangan itu diperoleh. Banyak pemerintahan jatuh bukan karena gagal memenangkan pemilu, melainkan karena gagal mengubah kemenangan politik menjadi pemerintahan yang efektif.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memulai periode ini dengan salah satu modal politik terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Dukungan elektoral yang kuat, ditambah dengan bergabungnya sebagian besar kekuatan politik nasional ke dalam pemerintahan, menciptakan situasi yang relatif nyaman bagi eksekutif.
Secara matematis politik, kondisi tersebut merupakan keuntungan besar. Presiden memiliki ruang yang luas untuk menjalankan agenda tanpa harus menghadapi hambatan politik yang berarti di parlemen. Konflik terbuka antara pemerintah dan legislatif yang sering menghambat pemerintahan sebelumnya relatif dapat diminimalkan.
Namun dalam politik, sesuatu yang menjadi kekuatan dalam satu sisi dapat berubah menjadi tantangan dalam sisi yang lain.
Koalisi yang terlalu besar memiliki risiko tersendiri. Ketika terlalu banyak kepentingan politik berada dalam satu gerbong kekuasaan, pertanyaan yang muncul bukan lagi hanya siapa yang mendukung pemerintah, tetapi bagaimana memastikan seluruh energi politik tersebut benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik.
Sebab pemerintahan tidak pernah cukup hanya dengan stabilitas. Pemerintahan membutuhkan efektivitas.
Stabilitas memberikan ruang untuk bekerja, tetapi efektivitas menentukan apakah pekerjaan tersebut menghasilkan perubahan.
Kabinet Besar dan Tantangan Meritokrasi
Salah satu ciri yang menonjol pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran adalah struktur kabinet yang besar dengan banyak posisi kementerian dan lembaga. Dari perspektif politik, langkah ini dapat dipahami sebagai strategi konsolidasi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik memang menjadi bagian dari realitas pemerintahan.
Tidak ada pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari kompromi politik. Bahkan di negara-negara demokrasi yang matang sekalipun, pembentukan pemerintahan hampir selalu melibatkan negosiasi antara berbagai kepentingan.
Namun persoalan muncul ketika kompromi politik mulai mengalahkan prinsip efektivitas pemerintahan.
Negara membutuhkan menteri bukan hanya sebagai representasi politik, tetapi sebagai pengelola kebijakan publik. Seorang menteri harus mampu memahami persoalan sektor yang dipimpinnya, membangun birokrasi yang efektif, mengambil keputusan berbasis data, serta memastikan program pemerintah berjalan dengan baik.
Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet seharusnya tidak berhenti pada siapa yang masuk di dalamnya atau berapa banyak kelompok politik yang terwakili. Ukurannya adalah apakah kabinet tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak.
Kabinet yang besar dapat menjadi kekuatan apabila diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, visi, dan koordinasi yang kuat. Namun kabinet yang besar juga dapat menjadi beban apabila struktur yang semakin luas justru menghasilkan tumpang tindih kewenangan, lambatnya pengambilan keputusan, dan persaingan antarinstansi.
Inilah salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran: memastikan bahwa akomodasi politik tidak mengorbankan profesionalisme birokrasi.
Sebab negara tidak boleh dikelola seperti pembagian posisi dalam kompetisi politik. Negara harus dikelola berdasarkan kompetensi.
Politik memang penting, tetapi politik harus menjadi pintu masuk bagi orang-orang terbaik untuk mengabdi, bukan menjadi alasan mengabaikan standar profesionalitas.
DPR dan Hilangnya Keseimbangan Kekuasaan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah hubungan antara pemerintah dan parlemen.
Dalam sistem presidensial, parlemen bukan sekadar lembaga pembuat undang-undang. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Fungsi tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi modern.
Pemerintah yang baik bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memiliki mekanisme agar kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum menjadi masalah besar.
Namun ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam pemerintahan, tantangan terhadap fungsi pengawasan menjadi semakin besar.
Situasi ini bukan berarti bahwa parlemen pasti kehilangan perannya. DPR tetap memiliki kewenangan konstitusional yang besar. Akan tetapi, secara politik, dominasi koalisi pemerintah dapat menciptakan situasi di mana kontrol terhadap eksekutif menjadi kurang tajam.
Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.
Partai politik yang berada dalam pemerintahan harus mampu membedakan antara loyalitas kepada koalisi dan tanggung jawab kepada rakyat. Mendukung pemerintah tidak berarti menyetujui semua kebijakan tanpa evaluasi. Sebaliknya, memberikan kritik tidak berarti menjadi lawan politik.
Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang mampu bersikap kritis bahkan ketika berada dalam lingkaran kekuasaan.
Sebab sejarah politik menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu nyaman sering kehilangan kemampuan mendengar suara di luar dirinya.
Birokrasi: Mesin Negara yang Menentukan Keberhasilan Program
Pada akhirnya, semua visi politik dan ekonomi pemerintah akan kembali kepada satu instrumen utama: birokrasi.
Banyak pemerintahan memiliki gagasan besar, tetapi gagal dalam pelaksanaan karena mesin birokrasi tidak mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi kerja nyata. Sebaliknya, pemerintahan dengan ide sederhana dapat menghasilkan dampak besar apabila memiliki birokrasi yang profesional, cepat, dan responsif.
Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya membuat program baru, tetapi memastikan negara memiliki kapasitas untuk menjalankan program tersebut.
Program makan bergizi gratis, pembangunan industri, penguatan pangan, reformasi pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai agenda strategis lainnya semuanya bergantung pada kualitas birokrasi.
Tanpa birokrasi yang kuat, program besar hanya akan menjadi slogan besar.
Karena itu, reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada perubahan struktur organisasi atau pergantian pejabat. Reformasi birokrasi harus menyentuh budaya kerja: bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, bagaimana pelayanan diberikan, dan bagaimana aparatur negara mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Pemerintahan yang ingin meninggalkan warisan sejarah tidak cukup hanya membangun proyek fisik. Ia harus membangun institusi.
Gedung dapat rusak. Jalan dapat diperbaiki. Infrastruktur dapat diganti.
Tetapi institusi yang kuat akan menjadi warisan yang bertahan jauh melampaui masa jabatan seorang pemimpin.
Tiga Tahun yang Menentukan
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan sebuah paradoks.
Pemerintah memiliki modal politik yang sangat besar, tetapi modal politik tidak selalu otomatis berubah menjadi kualitas pemerintahan. Dukungan luas dapat menjadi energi perubahan, tetapi juga dapat menjadi jebakan apabila membuat kekuasaan kehilangan rasa urgensi untuk memperbaiki diri.
Tantangan terbesar ke depan bukan lagi sekadar bagaimana memenangkan dukungan politik. Pemilu telah selesai. Mandat telah diberikan.
Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengubah mandat tersebut menjadi kepercayaan yang lebih kuat.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat sebuah pemerintahan hanya karena jumlah partai yang mendukungnya, besarnya kabinet yang dibentuk, atau banyaknya janji yang disampaikan.
Sejarah akan mengingat apakah pemerintahan tersebut mampu membuat rakyat merasa negara hadir untuk mereka.
Dan tiga tahun berikutnya akan menjadi ruang pembuktian apakah ambisi besar yang dibawa sejak awal benar-benar mampu berjalan seiring dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Menimbang Dua Tahun Pertama: Antara Harapan, Koreksi, dan Tanggung Jawab Sejarah
Pada akhirnya, setiap pemerintahan akan selalu berhadapan dengan ujian yang sama: jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang dirasakan. Politik dapat memenangkan pemilu dengan narasi besar, tetapi pemerintahan hanya dapat mempertahankan kepercayaan publik melalui hasil nyata.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan sebuah gambaran yang tidak sederhana. Ada keberanian mengambil agenda besar, ada upaya membangun optimisme nasional, ada keinginan mempercepat pembangunan, dan ada sejumlah program yang memang memiliki tujuan strategis untuk masa depan Indonesia. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula pertanyaan-pertanyaan penting mengenai efektivitas kebijakan, kualitas implementasi, tata kelola kekuasaan, kepastian hukum, dan kemampuan pemerintah menjawab persoalan sehari-hari masyarakat.
Di sinilah pentingnya melihat pemerintahan secara utuh. Menilai sebuah pemerintahan tidak boleh terjebak dalam dua kutub yang sama-sama tidak produktif: memuji tanpa kritik atau mengkritik tanpa pengakuan terhadap capaian.
Pemerintahan yang demokratis membutuhkan evaluasi yang jernih. Sebab kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kritik adalah salah satu mekanisme agar kekuasaan tetap memiliki kemampuan memperbaiki diri.
Justru pemerintahan yang memiliki mandat politik besar seharusnya menjadi pemerintahan yang paling siap menerima kritik. Semakin besar dukungan yang diperoleh, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat di dalamnya.
Ambisi Besar Harus Diikuti Kapasitas Besar
Salah satu karakter utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberanian menetapkan agenda dengan skala besar. Pemerintah berbicara tentang transformasi ekonomi, kemandirian pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, dan posisi Indonesia yang lebih kuat dalam percaturan global.
Semua itu merupakan cita-cita yang tidak kecil.
Namun sejarah pembangunan mengajarkan bahwa negara tidak menjadi besar hanya karena memiliki mimpi besar. Negara menjadi besar ketika memiliki kemampuan institusional untuk mewujudkan mimpi tersebut.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan ini.
Ambisi pembangunan membutuhkan birokrasi yang profesional. Program sosial membutuhkan tata kelola yang disiplin. Investasi membutuhkan kepastian hukum. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan kebijakan yang mampu memperluas manfaat kepada masyarakat. Demokrasi membutuhkan institusi yang mampu mengendalikan kecenderungan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
Dengan kata lain, keberhasilan pemerintahan ini tidak hanya bergantung pada seberapa besar agenda yang dicanangkan, tetapi seberapa kuat fondasi yang menopangnya.
Sebab sebuah bangunan yang tinggi hanya dapat berdiri jika memiliki fondasi yang kokoh.
Negara Tidak Boleh Hanya Hadir dalam Statistik
Salah satu persoalan terbesar dalam pembangunan adalah kecenderungan melihat keberhasilan negara melalui angka-angka besar. Pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai indikator makro memang penting. Namun negara tidak boleh berhenti pada statistik.
Bagi masyarakat, negara hadir bukan melalui tabel laporan ekonomi, melainkan melalui pengalaman nyata.
Negara hadir ketika petani mendapatkan kepastian harga dan akses pasar. Negara hadir ketika pekerja memiliki pekerjaan yang layak. Negara hadir ketika keluarga tidak merasa tercekik oleh biaya hidup. Negara hadir ketika pelayanan publik tidak mempersulit warga. Negara hadir ketika hukum memberikan rasa keadilan.
Inilah tantangan komunikasi terbesar pemerintah mana pun: menjembatani bahasa negara dengan bahasa rakyat.
Pemerintah berbicara tentang transformasi ekonomi, sementara rakyat berbicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari.
Pemerintah berbicara tentang masa depan Indonesia, sementara sebagian masyarakat masih berjuang menghadapi persoalan hari ini.
Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru tugas pemerintah adalah memastikan bahwa pembangunan masa depan tidak membuat masyarakat hari ini merasa ditinggalkan.
Sebab pembangunan yang kehilangan dimensi manusia pada akhirnya hanya akan menjadi proyek tanpa jiwa.
Tiga Tahun Mendatang: Kesempatan Memperbaiki Arah
Dua tahun pertama bukanlah akhir dari perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Masih ada waktu yang cukup untuk melakukan koreksi, memperbaiki kebijakan, dan memastikan bahwa berbagai agenda besar benar-benar menghasilkan manfaat.
Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola, memastikan program berjalan efektif, membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, serta memperkuat institusi demokrasi.
Justru kemampuan melakukan koreksi adalah tanda kekuatan sebuah pemerintahan.
Pemerintahan yang matang bukan pemerintahan yang menganggap dirinya selalu benar. Pemerintahan yang matang adalah pemerintahan yang mampu mengatakan: ada hal yang sudah berhasil, tetapi ada hal yang harus diperbaiki.
Sebab tidak ada negara yang dibangun hanya dengan keyakinan pemerintah sendiri. Negara dibangun melalui interaksi antara pemerintah dan rakyatnya.
Ketika pemerintah mampu mendengar, rakyat akan memberi kepercayaan.
Ketika pemerintah mampu memperbaiki diri, kritik akan berubah menjadi energi pembangunan.
Namun sebaliknya, ketika kekuasaan terlalu lama hidup dalam ruang gema yang hanya memantulkan suara pendukungnya sendiri, maka risiko terbesar bukan sekadar munculnya kritik politik, melainkan hilangnya kemampuan membaca kenyataan.
Sejarah Akan Menguji Bukan Besarnya Janji, Melainkan Dalamnya Dampak
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya adalah cerita tentang pertemuan antara ambisi dan realitas.
Ambisi untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat adalah sesuatu yang patut dihargai. Sebuah bangsa memang membutuhkan pemimpin yang berani memiliki visi besar.
Namun visi besar selalu datang bersama tanggung jawab besar.
Kekuasaan tidak hanya diuji ketika menyampaikan janji, tetapi ketika menghadapi kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan rencana.
Ekonomi tidak hanya diuji melalui angka pertumbuhan, tetapi melalui kemampuan rakyat mempertahankan kualitas hidupnya.
Hukum tidak hanya diuji melalui banyaknya aturan, tetapi melalui sejauh mana masyarakat percaya bahwa keadilan benar-benar bekerja.
Demokrasi tidak hanya diuji melalui pemilu yang berlangsung damai, tetapi melalui kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan.
Dan pemerintahan tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa jauh program tersebut mengubah kehidupan masyarakat.
Tiga tahun ke depan akan menjadi periode yang menentukan.
Apakah pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengubah modal politik yang besar menjadi warisan institusional yang kuat?
Apakah ambisi besar yang selama ini dikumandangkan mampu bertemu dengan kenyataan rakyat?
Apakah negara mampu hadir bukan hanya sebagai kekuatan administratif, tetapi sebagai pelindung dan penggerak kesejahteraan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan bagaimana sejarah mencatat pemerintahan ini.
Sebab pada akhirnya, seorang pemimpin tidak dikenang hanya karena apa yang ia janjikan ketika memperoleh kekuasaan. Ia dikenang karena apa yang berubah setelah ia menggunakan kekuasaan tersebut.
Dan di situlah ujian sesungguhnya bagi Prabowo-Gibran: bukan sekadar membuktikan bahwa mereka memiliki ambisi besar, tetapi membuktikan bahwa ambisi tersebut mampu menghasilkan kenyataan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.