TNI Ujung Tombak Perbatasan Negara: Menilik Kesejahteraan di Hari Tuanya

Ilustrasi anggota TNI AD Foto: ANTARA FOTO/Rahmad

Kita pahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim. Karena sebagaian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga. Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Namun tulisan ini berfokus membahas perbatasan di daratan karena banyak pihak yang terlibat ketika membahas soal ini yakni pemerintah dua negara yang berbatasan dan rakyat dari dua negara yang tinggal di daerah perbatasan serta abdi negara seperti TNI Polri yang persisten menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang memudar hilang.

Tentu meski tak mudah kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan yang menjadi penjaga kedaulatan negara. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi pada Abdi negara di perbatasan ini, seperti jaminan khusus di hari tuanya atau pascapensiun.

Namun, ketika melihat fenomena TNI ini apalagi yang sudah purnawirawan terkhusus mereka dari pangkat tamtama dan bintara (bukan Alumni Akademi Militer) cukup banyak yang memprihatinkan secara ekonomi pascapensiun.

Banyak di antara mereka yang masih harus banting tulang lagi di masa tuanya, setelah berjibaku sekian puluh tahun pengabdian kepada negara dan bangsa demi menjaga keamanan dan kedaualatan di dalam negeri ataupun penugasan di daerah konflik.

Menurut pribadi saya sudah sepatutnya dan sewajarnya pula mereka sangat diperhatikan oleh negara. Banyak di antara mereka yang masih harus bermukim di asrama pasca pensiun, bukan senang tinggal di sana tetapi memang belum memiliki rumah KPR yang mungkin mereka ingin miliki namun tidak cukup dana untuk mengambilnya karena kebutuhan hidup keluarganya.

Tentu hal positif jika pemerintah memberikan tanah-tanah di perbatasan negara untuk di bangun area pemukiman para purnawirawan penjaga kedaulatan bangsa ini. Mungkin dibangun blok kaplingan perumahan untuk para purnawirawan ini di area perbatasan negara, sekaligus perumahan yang dibangun di sana menjadi pagar perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga, secara keamanan jelas tidak akan berani lagi negara tetangga memindah batas patok negara.

Bukan hanya itu saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai apresiasi, namun pemerintah memberikan HGU tanah-tanah di perbatasan untuk mereka bercocok tanam, yang difokuskan tanaman pangan untuk menunjang perekonomian mereka di sana, dan ini jelas bisa menjadi penunjang pula program Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggiran perbatasan.

Hal ini sangat jelas dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan negara Indonesia akan merata secara ekonomi dan pembangunan hingga ke perbatasan negara bukan hanya Jawa centris, dan memungkinkan pula program food estate yang dicanangkan oleh presiden Jokowi dan Menhan (presiden terpilih pak Prabowo) yang bertujuan agar Indonesia berswasembada pangan akan segera terwujud.

Saya mencoba diskusikan dengan beberapa teman yang saat ini masih aktif sebagai militer, jika ini terlaksana pemerintah Akan mendapatkan 2 Hal keuntungan. Pertama perbatasan negara kita tertata dan kedua perekonomian di daerah perbatasan akan tumbuh dan berkembang.

Jadi sekali lagi, jika hal ini didiimplementasikan oleh pemerintahan selanjutnya (Prabowo-Gibran) sesuai dengan keberlanjutan program presiden Jokowi, pemerataan pembangunan di Indonesia, agar tidak tersentralisasi di Jawa. Jelas nantinya iklim perekonomian akan merata dan rumah-rumah purwawirawan dari tamtama dan bintara nantinya akan menjadi benteng perbatasan Indonesia.