UGM Kampus Kerakyatan?

Gedung Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Dok. UGM

Sejak awal tahun 2023, tanda pagar (tagar) Universitas Gagal Merakyat viral di media sosial. Tagar itu pertama kali diserukan oleh akun Aliansi Mahasiswa UGM @UGMBergerak sebagai respons atas kebijakan penerapan uang pangkal bagi mahasiswa baru UGM. Uang pangkal yang akan dikenakan bagi mahasiswa baru dianggap mencederai muruah (harga diri) UGM sebagai kampus kerakyatan.

Selama ini, UGM dikenal sebagai Kampus Kerakyatan karena sebagian besar mahasiswanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan pada tahun 2022 lalu, 74 persen mahasiswanya berasal dari keluarga menengah ke bawah. UGM berkomitmen untuk menyediakan sumber-sumber pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa potensial yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah.

Polemik uang pangkal telah menimbulkan pertanyaan mendasar tentang klaim UGM sebagai Kampus Kerakyatan. Sebenarnya, apa makna yang terkandung dalam klaim itu? Apakah titel itu melekat semata-mata karena besarnya jumlah mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah? Atau, adakah makna yang jauh lebih besar dari itu?

Jati Diri UGM

Sejak didirikan pada tahun 1949, UGM telah menetapkan diri untuk menjadi universitas nasional, universitas perjuangan, universitas pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan. Nilai-nilai tersebut menjadi ideologi yang memedomani sikap dan perilaku seluruh elemen UGM. Pengejawantahan nilai-nilai kemudian menjadi jati diri atau identitas diri yang melekat dan membedakan UGM dari universitas lainnya.

Masing-masing jati diri UGM mengandung makna yang akan dipegang teguh oleh setiap unsur universitas. "Universitas nasional" memiliki makna bahwa UGM akan selalu mengutamakan kepentingan nasional termasuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Universitas Perjuangan" menjelaskan konsep perjuangan UGM yang pantang menyerah, gigih, konsisten, dan kontinu dalam mencapai tujuannya.

"Universitas Pancasila" menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi landasan utama dari sikap, perilaku, dan pemikiran UGM. "Universitas Kerakyatan" berarti bahwa UGM mengedepankan dan membela kepentingan rakyat. Sedangkan, "Universitas Pusat Kebudayaan" menunjukkan peran dan komitmen UGM dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia.

Kampus Kerakyatan

Titel "Kampus Kerakyatan" tidaklah didasarkan semata-mata pada penyediaan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat. Peran aktif dalam upaya mencerdaskan bangsa Indonesia memang merupakan salah satu poin dari kepentingan rakyat. Namun, konteks kepentingan rakyat perlu disikapi dalam sudut pandang yang lebih luas.

Semangat pengabdian dan perjuangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa merupakan karakter utama dari "Kampus Kerakyatan". UGM harus dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat. UGM sangat menekankan kehadiran mereka di tengah masyarakat, sejauh, se-terpencil, atau se-terpelosok apa pun itu. Dengan demikian, UGM mampu dengan cepat menangkap dan memberikan respons yang tepat terhadap "panggilan Ibu Pertiwi".

Tujuan akhir yang ingin dicapai tentu kejayaan Indonesia. Indonesia yang berjaya ialah Indonesia yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, UGM mengambil peran sebagai "pembela" kepentingan rakyat.

Peran diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat di berbagai aspek dan bidang. Masyarakat menjadi fokus dan sudut pandang utama seluruh upaya UGM. Hal ini tercermin dari beragam permasalahan di masyarakat yang telah diatasi oleh UGM. Agar tuntas, solusi permasalahan selalu ditujukan untuk menyasar sebab utama atau akar permasalahan.

Kunci Sukses

Jati diri "kerakyatan" UGM terwujud melalui pengabdian, sikap patriot, dan berdasarkan pada nilai Pancasila serta budaya Indonesia. Seluruh elemen civitas academica UGM berbakti dan mengabdikan ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Civitas academica UGM siap untuk setulus hati mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi kepentingan bangsa serta mewujudkan kejayaan bangsa.

Selain itu, UGM berkomitmen untuk terus berjuang secara gigih dan pantang menyerah demi kepentingan rakyat. Tentu saja, pengabdian tersebut dilandaskan pada Pancasila dan nilai-nilai yang menjadi budaya Indonesia baik budaya lokal maupun budaya nasional.

Kolektivitas rasa yang dimiliki oleh UGM sangatlah kuat. Kolektivitas rasa merupakan pikiran, perasaan, dan pengalaman bersama dalam suatu kelompok yang dapat terlihat dari aktivitas, pengalaman, atau emosi bersama. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses pengejawantahan jati diri UGM.

Pertama, UGM memiliki ikatan dan rasa kebersamaan yang kuat. Kebersamaan itu mewujud dalam upaya bersama yang solid serta upaya bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama. UGM juga memiliki ikatan yang kuat baik antar civitas academica, antar alumni, maupun antara civitas academica dengan alumni.

Eratnya hubungan tersebut memperluas konektivitas dan jaringan UGM. Ini berarti ketersediaan sudut pandang dan keahlian/ bidang profesional untuk mengatasi permasalahan masyarakat semakin lengkap. Dengan demikian, identifikasi akar masalah menjadi semakin tajam serta solusi yang dihasilkan semakin optimal. Kontribusi yang diberikan UGM pun akan semakin berwarna dan diharapkan mampu mencapai seluruh pelosok Indonesia.

Kedua, rasa memiliki yang kuat dari seluruh civitas academica UGM dan alumninya. Rasa memiliki ini dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kelompok dan mendukung tujuan kelompok. Perasaan inilah yang menjadi perekat utama ikatan dan kebersamaan seluruh elemen UGM.

Ketiga, UGM memiliki kebanggaan diri yang kuat. Banyaknya prestasi, kontribusi, dan tokoh besar yang lahir di UGM tentu menjadi keunggulan tersendiri. Namun, rasa bangga itu tidak kemudian menjadikan UGM berlaku angkuh. Justru, citra diri yang unggul memicu semangat perjuangan dan komitmen yang tinggi untuk mempertahankan keunggulannya.

Makna "Kampus Kerakyatan" meliputi perspektif yang lebih kompleks dari penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau. Namun, hal itu tidak seharusnya menghambat upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berjaya. Problematika yang timbul akan menjadi jeda sejenak untuk meluruskan kembali makna yang dipedomani dan tujuan yang ingin dicapai.