Konten dari Pengguna

Catatan dari Lapangan: Kapan Kita Merdeka dari Ketidakdisiplinan Waktu

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Ulil Azmi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Barisan pelajar yang telah berbaris dan menanti dimulainya upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di lapangan Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. (Foto: Dok. Pribadi)
zoom-in-whitePerbesar
Barisan pelajar yang telah berbaris dan menanti dimulainya upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di lapangan Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. (Foto: Dok. Pribadi)

Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momen yang dinanti-nanti. Di berbagai pelosok negeri, dari pusat kota hingga pedesaan, masyarakat tumpah ruah menantikan momen sakral pengibaran sang saka Merah Putih. Semangat nasionalisme itu pula yang terasa sangat kental saat saya menghadiri undangan upacara 17 Agustus di lapangan Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, beberapa waktu lalu.

Pagi itu, antusiasme warga dan peserta upacara sudah terlihat sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Seragam rapi, atribut merah putih, dan wajah-wajah penuh semangat menghiasi lapangan. Namun, ada satu hal yang cukup mengganjal dan pada akhirnya mengurangi kekhidmatan momen bersejarah tersebut: perihal disiplin waktu.

Di selembar undangan resmi yang disebar, tertera dengan jelas dan tegas bahwa acara dijadwalkan mulai pada pukul 07:30 WIB. Sebagai bentuk penghormatan pada acara kenegaraan, banyak peserta—termasuk para pelajar, tokoh masyarakat, dan aparatur sipil—sudah hadir tepat waktu di lokasi, bahkan ada yang datang lebih awal untuk mempersiapkan barisan.

Sayangnya, angka yang tertera di undangan itu tampaknya sekadar formalitas hitam di atas putih. Upacara baru benar-benar dimulai ketika jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 09:00 WIB.

Siapa yang Paling Dirugikan?

Suasana panas saat upacara segera berlangsung di lapangan Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. (Foto: Dok. Pribadi)

Keterlambatan hampir satu setengah jam ini bukanlah masalah sepele yang bisa dimaklumi begitu saja dengan senyuman. Saat panitia atau tamu-tamu VIP menunda kehadiran mereka, ada ratusan orang yang harus berdiri menunggu di tengah lapangan.

Mari kita lihat anak-anak sekolah yang tergabung dalam barisan peserta upacara. Banyak dari mereka mungkin bergegas dari rumah tanpa sempat sarapan demi mengejar waktu. Mari kita lihat juga pasukan pengibar bendera yang sudah berlatih keras selama berminggu-minggu dan bersiap sejak pagi buta dengan seragam kebanggaan mereka. Mereka harus menguras stamina fisik dan mental sebelum acara inti bahkan dimulai.

Kelelahan ini berimbas langsung pada menurunnya suasana khidmat. Upacara yang seharusnya menjadi momen perenungan heroik, justru berubah menjadi ujian kesabaran yang melelahkan di bawah terik matahari yang mulai menyengat.

Undangan adalah Janji, Waktu adalah Amanah

Sebagai seorang penyuluh agama, kejadian di lapangan kemarin menggelitik batin saya untuk merenungkan kembali esensi ajaran agama yang sering kita abaikan dalam urusan birokrasi dan pelayanan publik.

Ketika sebuah panitia atau instansi mencetak angka "07:30" di atas selembar undangan, secara syariat, angka tersebut telah berubah menjadi sebuah 'aqad atau janji kepada setiap orang yang membacanya. Dalam Islam, kedudukan janji sangatlah berat. Allah SWT menegaskan dalam Surah Al-Isra ayat 34: "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."

Selain itu, Allah SWT juga bersumpah secara khusus atas nama waktu melalui Surah Al-'Asr (Wa al-'Asr—Demi masa). Sumpah ini adalah teguran tegas bahwa manusia akan selalu berada dalam kerugian besar jika gagal mengelola waktu, kecuali mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Menasihati untuk menepati waktu dan mendisiplinkan diri adalah bagian dari kebenaran yang harus terus disuarakan.

Sebuah Ajakan untuk Berbenah

Ada ironi yang tajam di sini. Kita sedang merayakan kemerdekaan dari penjajahan fisik, namun di saat yang bersamaan, kita seolah masih dengan sukarela membiarkan diri dijajah oleh budaya buruk bernama "jam karet". Budaya menunggu "pejabat lengkap baru acara bisa dimulai" adalah warisan birokrasi feodal yang seharusnya sudah kita tinggalkan jauh di belakang.

Kritik ini tentu bukan untuk mencari kambing hitam atau menuding siapa yang paling salah, melainkan sebagai cermin besar untuk kita semua berbenah. Jika pada acara sekelas Hari Kemerdekaan saja kita gagap menghargai waktu, bagaimana kita bisa berlari cepat mengejar ketertinggalan di sektor-sektor pembangunan lainnya?

Sudah saatnya kita mendefinisikan ulang makna "merdeka." Merdeka bukan hanya soal lepas dari belenggu kolonialisme masa lalu, tetapi juga merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari jadikan kedisiplinan dan menepati janji bukan sekadar slogan usang di spanduk-spanduk, melainkan napas nyata dalam setiap denyut aktivitas kita.

Tahun depan, saat undangan upacara kembali dicetak, mari pastikan angka yang tertera di sana adalah sebuah kepastian yang dijaga marwahnya, bukan sekadar basa-basi administratif.