Politik di Era Viral

Ilustrasi Politik di Era Media Sosial. Sumber: pexels.com

Pernah tidak, niatnya hanya membuka TikTok atau Instagram untuk mencari hiburan, tetapi tiba-tiba menemukan video tentang politik? Awalnya mungkin hanya lewat begitu saja. Namun, karena videonya menarik atau terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita akhirnya berhenti scrolling. Tanpa sadar, kita sudah menonton potongan pidato, membaca komentar, atau mengikuti perdebatan soal kebijakan.

Kita tidak selalu mencari politik. Justru politiklah yang menemukan kita.

Bagi Generasi Z, pengalaman seperti ini bukan hal asing. Nona Evita, dosen Universitas Multimedia Nusantara, pernah meneliti 802 responden Gen Z dan menemukan bahwa media sosial menjadi tempat utama mereka mencari informasi politik. Yang menarik, konsumsi informasi politik mereka kebanyakan bersifat tidak disengaja seseorang tidak harus sengaja mencari, tapi tetap berujung menemukan. Rentang perhatian mereka terhadap satu konten pun disebut rata-rata hanya sekitar delapan detik.

Politik kini tidak lagi hadir hanya lewat berita televisi, debat kampanye, atau baliho di pinggir jalan. Ia bisa muncul di antara video hiburan, meme, konten kreator, bahkan percakapan di grup keluarga. Batas antara kehidupan sehari-hari dan informasi politik menjadi semakin tipis.

Perubahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Teknologi digital justru membuka peluang untuk mendekatkan politik dengan masyarakat mengetahui kebijakan, mengikuti pernyataan pejabat, menyampaikan kritik, hingga menggerakkan isu sosial hanya lewat perangkat di tangan.

Namun, ada persoalan yang tidak bisa diabaikan, politik yang semakin mudah ditemukan belum tentu membuat masyarakat semakin memahaminya.

Informasi politik di media sosial umumnya dikemas singkat, audio-visual, dan kadang dibumbui humor agar lebih mudah diterima. Sejumlah riset mengenai perilaku bermedia anak muda Indonesia mencatat bahwa pola konsumsi semacam ini turut membuka celah penyebaran hoaks. Sebuah pernyataan bisa dipotong menjadi beberapa detik, sebuah kebijakan diringkas menjadi satu unggahan, dan persoalan yang sebenarnya kompleks berubah menjadi perdebatan di kolom komentar.

Pada akhirnya, sesuatu yang paling menarik perhatian kerap lebih mudah terlihat dibandingkan sesuatu yang sebenarnya paling penting untuk dipahami.

Fenomena ini dapat dijelaskan lewat Media Ecology Theory dari Marshall McLuhan. Dalam perspektif ini, media tidak sekadar menjadi alat penyampai pesan, tetapi juga lingkungan yang ikut membentuk cara manusia berpikir dan berinteraksi. Ketika lingkungan media berubah, cara masyarakat berhubungan dengan informasi pun ikut berubah.

Karena itu, menurut saya, yang perlu dipertanyakan bukan lagi boleh atau tidaknya politik hadir di media sosial sebab masyarakatnya memang sudah berada di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana politik mampu berkomunikasi di ruang yang sudah berubah ini.

Generasi Z tidak membutuhkan komunikasi politik yang hanya pandai membuat konten viral, melainkan yang mampu menjelaskan. Sebuah kajian juga menunjukkan bahwa meski rentang perhatian Gen Z terhadap konten politik relatif singkat, mereka tetap menganggap keaslian, reputasi, dan kredibilitas sumber sebagai hal penting.

Artinya, persoalannya bukan Gen Z yang tidak peduli terhadap politik, melainkan cara politik disampaikan yang perlu berubah. Berikut lima hal yang menurut saya perlu dibenahi:

1. Transparansi informasi: Viralitas seharusnya menjadi pintu menuju informasi yang lebih lengkap, bukan pengganti informasi lengkap itu sendiri.

2. Ruang dialog yang sesungguhnya: Selama ini masyarakat kerap ditempatkan hanya sebagai penerima pesan. Padahal, teknologi memungkinkan komunikasi dua arah; kritik dan perbedaan pendapat semestinya dianggap bagian dari demokrasi, bukan gangguan.

3. Teknologi untuk berpikir, bukan untuk memanipulasi: Kecerdasan buatan idealnya membantu masyarakat membandingkan program kandidat atau memahami kebijakan dengan bahasa yang lebih sederhana, bukan menggantikan kemampuan mereka untuk berpikir kritis.

4. Keberhasilan tidak diukur dari angka semata: Jumlah views dan likes tidak sama dengan pemahaman. Jika sebuah konten viral tetapi membuat masyarakat semakin bingung, apakah itu benar-benar bisa disebut berhasil?

5. Tetap ada batas etika: Konten hasil rekayasa kecerdasan buatan akan semakin sulit dibedakan dari yang asli. Jika teknologi berkembang lebih cepat daripada etika penggunaannya, komunikasi politik justru berisiko semakin sulit dipercaya.

Indonesia akan terus memasuki ruang digital yang semakin kompleks. Yang perlu disiapkan bukan hanya teknologi yang semakin canggih, tetapi juga sistem komunikasi politik yang mampu mengikuti perubahan tersebut tanpa kehilangan kepercayaan publik.

Dari viral menuju valid. Dari sekadar dilihat menuju dipahami. Dari sekadar berbicara kepada masyarakat menuju berbicara bersama masyarakat itulah arah komunikasi politik Indonesia yang menurut saya perlu terus diperjuangkan, terutama oleh generasi yang tumbuh besar di tengah arus informasi seperti sekarang.