Direktur SMK Sosialisasikan Kurikulum Merdeka SMK untuk Perkuat Link and Match

Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Guru Vokasi (Prodi MPGV) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) serta perwakilan kepala sekolah dan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Indonesia mengikuti kuliah perdana Prodi MPGV UAD pada Sabtu, 19 Maret 2022 yang berlangsung di Ruang Amphitarium Kampus IV UAD secara luring dan daring. Kegiatan tersebut mengusung tema “Kurikulum Merdeka di SMK: Implikasi untuk Guru dan Pembelajaran” sebagai respons dari visi Presiden Ir. Joko Widodo terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd., Direktur Sekolah Menengah Kejuruan saat menyampaikan kuliah perdana di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Humas UAD)

Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd., Direktur SMK selaku narasumber memaparkan konsep pengembangan dan implementasi Kurikulum Merdeka pada SMK. Ia menegaskan bahwa melalui Kurikulum Merdeka pada jenjang SMK akan memperkuat link and match antara dunia usaha dan industri.

“Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, industri tidak hanya menandatangani kurikulum yang telah disusun, melainkan kurikulum saat ini industri berada di depan sebagai panglimanya untuk mengembangkan kurikulum,” jelasnya. “Oleh karena itu, sosialisasi Kurikulum Merdeka ini dipercepat.”

Ia menyampaikan bahwa percepatan sosialisasi kurikulum tersebut telah dilakukan melalui kanal YouTube direktorat dengan harapan para guru lebih memahami terlebih dahulu, sebab pada akhir Maret 2022 merupakan batas akhir mengisi aplikasi pendaftaran untuk implementasi kurikulum.

Wardani menuturkan bahwa sampai saat ini satuan pendidikan belum mewajibkan untuk memakai kurikulum ini, dengan harapan semua guru bisa memahami terlebih dahulu sebelum memutuskan bersama-sama memakai Kurikulum Merdeka. Langkah tersebut dipilih karena tidak ingin mengulang kembali terkait pengimplementasian Diklat Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat.

“Tahun 2013 tanggal 17,18, dan 19 dilakukan sosialisasi kemudian tanggal 21 Juli 2013 tahun ajaran baru sudah diimplementasikan sehingga pemahaman guru masih setengah-setengah tetapi sudah harus menjalankan. Kami tidak akan mengulangi itu. Selepas acara ini, kami berharap kepala sekolah dan komite siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan benar, kemudian pada April‒Mei dilakukan pendalaman untuk menyiapkan bahan ajar dan Juli telah siap dijalankan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan tentang implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 5, 7, dan 56 Tahun 2022, kemudian Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 8 dan 9 Tahun 2022.

Kurikulum ini akan ada delapan jam untuk pembelajaran dan implementasi Profil Pelajar Pancasila, hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat agar hidup di negara majemuk ini tidak terjadi gesekan sehingga hidup rukun di tengah kemajemukan. Sekolah juga diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum pembelajaran yakni Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan Kurikulum Merdeka.

Kemudian untuk mempromosikan Kurikulum Merdeka Wardani memaparkan keunggulan dari kurikulum tersebut. Pertama, lebih sederhana dan mendalam, yaitu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Kedua, lebih merdeka, bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik bebas memilih pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Untuk guru hanya mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sedangkan keuntungan bagi sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Ketiga, lebih relevan dan interaktif, yakni pembelajaran melalui kegiatan proyek memberi kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.

Pada akhir pemaparan, Wardani menjelaskan bahwa integrasi Pendidikan Vokasi dan dunia kerja akan dilaksanakan melalui link and match 8 + i. Ia menyampaikan bahwa 8 + i inilah yang menjadi konsep pengembangan Pendidikan Vokasi, dan kurikulum wajib dibuat bersama industri. (guf)