Reformasi Birokrasi Dimulai dari Manusianya
Widyaiswara BKPSDMD Kota Jambi
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Untari Untari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 pada 21 Desember 2010, secara garis besar merupakan perubahan aturan, penyederhanaan proses, digitalisasi layanan, atau sistem kerja yang lebih tertata. Tujuannya adalah agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, bersih, profesional, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sistem dan perangkat disiapkan secara lengkap dan terintegrasi. Semua itu sangat penting untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi seperti yang dicita-citakan. Namun, satu hal yang tak kalah penting dan tak tergantikan, yaitu manusia yang menjalankannya. Sistem yang baik membutuhkan orang yang mampu menggunakannya, sementara kebijakan yang baik membutuhkan orang yang mau dan mampu menerjemahkannya menjadi tindakan. Karena itu, reformasi birokrasi seyogyanya tidak hanya berbicara tentang bagaimana sistem diperbaiki, tetapi juga bagaimana organisasi memandang, mengembangkan, dan memberdayakan orang-orang yang ada di dalamnya.
Saat ASN ditetapkan mulai bekerja di pemerintahan, mereka berangkat dari latar belakang yang beragam. Ada yang memiliki pengalaman panjang di bidang tertentu, ada yang baru memulai karier sebagai ASN, dan ada pula yang membawa pengetahuan serta pengalaman dari dunia kerja sebelumnya. Perbedaan tersebut merupakan modal yang dapat memperkaya organisasi. Karena itu, cara pandang terhadap ASN idealnya tidak hanya dilihat dari jabatan atau golongan, tetapi juga dari kompetensi, pengalaman, dan potensi yang dapat dikembangkan. Jabatan atau golongan memang memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab, tetapi tidak selalu menggambarkan seluruh kemampuan seseorang. Ketika organisasi mampu mengenali potensi dan memberikan kesempatan yang proporsional untuk berkontribusi, keberagaman kapasitas pegawai dapat berubah menjadi kekuatan organisasi.
Mengenali potensi saja belum cukup. Potensi membutuhkan ruang untuk tumbuh dan digunakan. Dalam organisasi yang memiliki struktur dan jenjang kewenangan, komunikasi antara atasan dan bawahan tentu memiliki batas dan aturan yang perlu dihormati. Namun, hal tersebut tidak berarti komunikasi harus selalu berjalan satu arah. Organisasi membutuhkan ruang bagi pegawai untuk bertanya, menyampaikan pendapat, memberikan alternatif, bahkan mengusulkan cara berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan. Perbedaan pandangan tidak selalu berarti perbedaan kepentingan. Dari dialog yang terbuka, justru dapat muncul cara pandang baru yang membantu organisasi mengambil keputusan dengan lebih baik. Pemimpin pun tidak kehilangan kewibawaan ketika memberi ruang kepada bawahannya untuk berpikir. Sebaliknya, kemampuan mendengarkan dan menghimpun gagasan dari orang-orang di dalam organisasi merupakan bagian dari kepemimpinan yang dibutuhkan dalam birokrasi yang terus berubah.
Pengembangan kompetensi juga perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar memberikan kesempatan mengikuti pelatihan. Pelatihan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi manfaatnya akan lebih terasa ketika pengetahuan tersebut mendapat ruang untuk diterapkan dalam pekerjaan. Seorang ASN mungkin memperoleh kemampuan baru setelah mengikuti pembelajaran, tetapi tanpa kesempatan untuk mencoba, mengambil peran, menyampaikan gagasan, atau memperoleh umpan balik, kompetensi tersebut belum tentu berkembang menjadi kontribusi nyata.
Di sinilah pentingnya pemberdayaan. Memberdayakan ASN berarti memberikan kepercayaan dan kesempatan agar mereka dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki, mengambil inisiatif dalam batas kewenangannya, belajar dari proses, serta bertanggung jawab atas hasilnya. Kepercayaan tidak berarti membiarkan pegawai bekerja tanpa arah atau pengawasan. Kepercayaan diberikan bersama dengan kejelasan peran, ruang untuk mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta kesempatan untuk mencoba dan memperbaiki cara kerja. Dengan cara tersebut, ASN tidak hanya menjadi pelaksana instruksi, tetapi memiliki ruang untuk mengembangkan inisiatif dan menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Kejelasan peran juga menjadi bagian penting dari pemberdayaan. Pegawai akan lebih mudah bekerja secara optimal ketika mengetahui tanggung jawab, hasil yang diharapkan, dan bagaimana pekerjaannya berhubungan dengan tujuan organisasi. Kesibukan perlu diarahkan pada hasil dan kontribusi, sementara pekerjaan administratif tetap ditempatkan sebagai bagian yang mendukung pencapaian tujuan, bukan menjadi tujuan itu sendiri.
Ketika ASN diberi ruang untuk menggunakan kompetensinya, manfaatnya tidak hanya pada perkembangan individu. Organisasi juga berpotensi bekerja lebih adaptif. Pegawai yang memahami perannya, memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dipercaya untuk memberikan gagasan akan lebih mudah terlibat dalam mencari solusi atas persoalan pekerjaan. Pekerjaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai rangkaian tugas yang harus diselesaikan, tetapi sebagai kontribusi terhadap tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, tujuan reformasi birokrasi bukan sekadar menciptakan organisasi yang tertib secara internal, melainkan menghadirkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.
Reformasi birokrasi tentu membutuhkan sistem yang baik, aturan yang jelas, teknologi yang tepat, dan proses kerja yang efektif. Namun, semua itu pada akhirnya dijalankan oleh manusia. Karena itu, perubahan birokrasi juga perlu menyentuh cara organisasi memandang dan memperlakukan ASN di dalamnya. Memberikan ruang untuk belajar, berpikir, berkembang, dan berkontribusi bukan sekadar bentuk penghargaan kepada pegawai, tetapi juga bagian dari upaya organisasi mencapai tujuannya.
Reformasi birokrasi bukan hanya tentang membangun sistem yang lebih baik, tetapi juga tentang memastikan manusia yang menjalankannya memiliki ruang untuk berkontribusi nyata bagi organisasi, sehingga perubahan yang terjadi di dalam birokrasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi Indonesia yang lebih baik.