Konten dari Pengguna

Penghasilan Boleh Terbatas, Prioritas Keuangan Jangan Salah

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Upi Jayanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi pengelolaan keuangan keluarga dan aktivitas perkuliahan. (Sumber: dibuat dengan bantuan AI)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pengelolaan keuangan keluarga dan aktivitas perkuliahan. (Sumber: dibuat dengan bantuan AI)

Setiap kali penghasilan diterima, saya tahu uang itu sebenarnya sudah memiliki banyak tujuan. Ada kebutuhan anak, rumah tangga, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lain yang tidak selalu bisa ditunda. Sebagai ibu yang bekerja sekaligus menjalani perkuliahan, saya belajar bahwa persoalan keuangan keluarga bukan hanya soal seberapa besar penghasilan, tetapi juga bagaimana menentukan prioritas.

Bagi keluarga yang memiliki anak, mengelola keuangan bukan perkara sederhana. Satu penghasilan harus dibagi untuk berbagai kebutuhan. Ada kebutuhan anak yang tidak dapat ditunda, kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, sementara kebutuhan pribadi terkadang harus menunggu.

Dalam kondisi seperti ini, persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tetapi juga bagaimana menentukan ke mana uang harus digunakan terlebih dahulu.

Ketika Harga Berubah, Prioritas Menjadi Penting

Persoalan tersebut semakin relevan ketika perubahan harga menjadi salah satu pertimbangan dalam rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan, sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,21 persen.

Angka tersebut tentu tidak berarti seluruh barang dan jasa mengalami kenaikan harga sebesar 3,19 persen. Namun, perubahan harga secara umum menunjukkan bahwa keluarga tetap perlu cermat dalam merencanakan pengeluaran.

Ketika penghasilan memiliki batas, setiap pengeluaran menjadi keputusan. Membeli sesuatu hari ini berarti ada kemungkinan sebagian uang tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Karena itu, kemampuan menentukan prioritas menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan keluarga.

Literasi Keuangan: Pengetahuan yang Harus menjadi kebiasaan

Di tengah kondisi tersebut, literasi keuangan menjadi semakin penting. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Indeks literasi tersebut meningkat dari 66,64 persen pada 2025 menjadi 69,57 persen pada 2026.

Perkembangan ini tentu positif. Namun, menurut saya, literasi keuangan tidak seharusnya berhenti pada pengetahuan mengenai tabungan, investasi, kredit, atau berbagai produk jasa keuangan.

Pengetahuan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam keputusan sehari-hari: mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, menentukan prioritas pengeluaran, menyisihkan uang untuk masa depan, serta mempertimbangkan kemampuan sebelum mengambil utang.

Dengan kata lain, mengetahui tentang keuangan belum tentu sama dengan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah tantangan penting literasi keuangan keluarga berada.

Keluarga tidak selalu menghadapi satu kebutuhan dalam satu waktu. Anak dapat membutuhkan biaya sekolah ketika kendaraan tiba-tiba harus diperbaiki. Kebutuhan rumah tangga dapat muncul ketika tabungan belum sempat terkumpul. Dalam situasi seperti itu, keluarga tidak cukup hanya memiliki penghasilan.

Keluarga juga membutuhkan perencanaan agar satu persoalan tidak berkembang menjadi masalah keuangan yang lebih besar.

Menabung Jangan Menunggu Ada Sisa

Salah satu kebiasaan yang perlu diperkuat adalah menabung secara terencana.

Data Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa per Juni 2026, simpanan dengan nominal di bawah Rp100 juta, yang mayoritas merupakan simpanan perorangan atau rumah tangga, tumbuh 5,16 persen secara tahunan. Simpanan di bawah Rp5 juta tumbuh 7,36 persen, sedangkan simpanan Rp5 juta sampai Rp10 juta tumbuh 10,01 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menabung pada kelompok tersebut masih cukup terjaga. Namun, angka itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh keluarga telah memiliki kondisi keuangan yang aman atau dana darurat yang memadai.

Menurut saya, data tersebut justru dapat menjadi pengingat bahwa kebiasaan menabung masih perlu terus diperkuat sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga.

Di sinilah kebiasaan “menabung kalau ada uang lebih” perlu mulai diubah.

Jika menunggu sisa penghasilan, sering kali tidak ada yang tersisa karena kebutuhan akan selalu menemukan tempat untuk menghabiskan uang.

Tabungan dan dana darurat sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari perencanaan keuangan sejak awal. Tidak harus langsung dalam jumlah besar. Keluarga dapat memulainya sesuai kemampuan.

Menyisihkan sejumlah uang secara konsisten tetap lebih baik daripada menetapkan target besar yang tidak pernah terlaksana. Tujuannya bukan membuat keluarga semakin terbebani, melainkan membangun perlindungan ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana.

Mampu Membeli Tidak Selalu Berarti Perlu Membeli

Selain menabung, keluarga juga perlu belajar membedakan antara “mampu membeli” dan “perlu membeli”.

Memiliki uang bukan berarti semua barang harus dibeli.

Ketika pendapatan terbatas, kebutuhan pokok harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sementara itu, kebutuhan yang masih dapat ditunda sebaiknya menunggu sampai kondisi keuangan memungkinkan.

Prinsip sederhana ini terdengar mudah, tetapi penerapannya membutuhkan disiplin. Apalagi saat berbagai kemudahan pembayaran membuat seseorang dapat memperoleh barang tanpa harus membayar seluruh harganya pada saat itu juga.

Ketika Akses Utang Semakin Mudah

Tantangan tersebut semakin penting ketika penggunaan pembiayaan konsumtif, termasuk BNPL, terus berkembang.

Data OJK menunjukkan bahwa pada Juli 2026, kredit konsumsi perbankan tumbuh 5,38 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, baki debet kredit Buy Now Pay Later (BNPL) perbankan mencapai Rp31,56 triliun, tumbuh 31,22 persen secara tahunan, dengan jumlah rekening mencapai 33,50 juta.

Angka tersebut tidak berarti BNPL atau kredit konsumsi selalu buruk. Fasilitas pembiayaan dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara bijak dan sesuai kemampuan.

Namun, menurut saya, semakin mudah akses terhadap pembiayaan, semakin penting pula kemampuan keluarga dalam mengendalikan keputusan keuangan.

Jangan sampai kemampuan membayar cicilan dianggap sama dengan kemampuan membeli.

Sebuah barang mungkin terlihat terjangkau ketika harganya dibagi menjadi beberapa kali cicilan. Namun, cicilan tersebut tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar pada periode berikutnya. Jika terlalu banyak kewajiban menumpuk, ruang keuangan keluarga untuk kebutuhan lain akan semakin sempit.

Karena itu, sebelum menggunakan fasilitas kredit atau BNPL, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya “Apakah saya bisa membayar cicilannya?”, tetapi juga “Apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini?”

Tiga Pertanyaan Sebelum Mengeluarkan Uang

Pengelolaan keuangan keluarga tidak selalu membutuhkan perhitungan yang rumit. Kebiasaan sederhana justru dapat menjadi langkah awal.

Sebelum mengeluarkan uang, keluarga dapat mengajukan tiga pertanyaan:

Pertama, apakah ini kebutuhan atau keinginan?

Kedua, apakah pengeluaran ini harus dilakukan sekarang?

Ketiga, setelah membayar pengeluaran tersebut, apakah masih tersedia ruang untuk tabungan dan dana darurat?

Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu keluarga mengambil keputusan dengan lebih rasional, terutama ketika harus memilih antara kebutuhan yang datang bersamaan.

Literasi Keuangan Dimulai dari Kebiasaan

Bagi orang tua yang bekerja, pengelolaan keuangan keluarga bukan hanya persoalan angka. Ada kebutuhan anak yang harus dipikirkan hari ini sekaligus masa depan yang perlu dipersiapkan.

Karena itu, menurut saya, literasi keuangan perlu hadir dalam kebiasaan sehari-hari: merencanakan pengeluaran, menentukan prioritas, menahan pembelian yang tidak mendesak, menyisihkan uang secara konsisten, dan mempersiapkan dana untuk keadaan yang tidak terduga.

Literasi keuangan pada akhirnya bukan tentang siapa yang memiliki penghasilan paling besar.

Orang dengan penghasilan tinggi pun dapat mengalami masalah keuangan jika tidak mampu mengendalikan pengeluaran. Sebaliknya, keluarga dengan penghasilan terbatas tetap dapat membangun kondisi keuangan yang lebih terencana apabila mampu menentukan prioritas dan mengelola uang secara disiplin.

Mengatur keuangan keluarga juga bukan berarti hidup tanpa kesenangan atau menolak semua keinginan. Mengatur keuangan berarti memahami bahwa uang memiliki batas dan setiap pilihan memiliki konsekuensi.

Kita mungkin tidak dapat mengendalikan seluruh perubahan harga. Kita juga tidak selalu dapat meningkatkan penghasilan sesuai keinginan.

Namun, kita masih dapat mengendalikan bagaimana uang yang kita miliki digunakan.

Sebab, kondisi keuangan yang sehat tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan. Keluarga dengan penghasilan terbatas tetap dapat membangun kondisi keuangan yang lebih terencana apabila mampu menentukan prioritas dan mengelola uang secara disiplin.

Penghasilan boleh terbatas, tetapi prioritas jangan sampai salah.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 September). Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 sebesar 3,19 persen. Badan Pusat Statistik.

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026, 11 Agustus). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2026, 3 Agustus). Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Tetap Terjaga, Didukung Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Antarotoritas, untuk Mendukung Momentum Pertumbuhan Ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 7 September). Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. Data perbankan per Juli 2026.