Konten Media Partner

Anggaran Pengamanan Pilkada di Sumsel Rp 190 Miliar

7 Mei 2024 15:43 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja melakukan penyortiran surat suara untuk Pilpres 2024 di gedung logistik Pemilu 2024 KPU Kota Tangerang Selatan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (11/1/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja melakukan penyortiran surat suara untuk Pilpres 2024 di gedung logistik Pemilu 2024 KPU Kota Tangerang Selatan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (11/1/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemprov Sumsel menghibahkan anggaran pengamanan Pilkada Sumsel 2024 mencapai Rp 190, 01 milliar. Hibah tersebut dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada Sumsel.
ADVERTISEMENT
Dana hibah pengamanan Pilkada Sumsel 2024 sebesar Rp 190,01 miliar tersebut untuk TNI yakni Rp 54,439 miliar di antaranya Rp 20 miliar untuk TNI Provinsi dan sisanya Kabupaten/Kota. Sedangkan Polri Rp 135,714 miliar yakni Rp 51,3 miliar untuk Provinsi dan sisanya Kabupaten/Kota.
"Anggaran itu untuk kegiatan pengamanan Pilkada Sumsel 2024," kata Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, Selasa 7 Mei 2024.
Agus Fatoni mengatakan NPHD pengamanan Pilkada Sumsel 2024 dilakukan serentak yang juga dihadiri bupati/wali kota se-Sumsel.
"Pilkada ini menjadi tanggung jawab bersama, perlu dukungan semuanya agar pelaksanaan dan penyelenggaraannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Selain itu, dirinya mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk menjaga iklim kondusif dan zero conflict di Sumsel ketika Pilkada digelar. Menurutnya, Pemilu yang lalu sudah berjalan baik dan harus ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
"Kita jaga agar pelaksanaan nanti tetap toleran, aman, damai dan tidak ada masalah penyelenggaraan seperti Pemilu lalu," tambahnya.
Apalagi dia menilai demografi Sumsel penuh tantangan. Sehingga, penyelenggara, pengawas dan pengamanan harus bisa memitigasi permasalahan yang ada.
"Perlu asa rapat koordinasi untuk memitigasi, memetakan permasalahan yang ada di lapangan sehingga ada langkah strategis yang bisa dilakukan," kata dia.