APBD 2026 Turun 13 Persen, Pemprov Sumsel Lakukan Penghematan Besar

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memasuki fase pengetatan fiskal pada tahun anggaran 2026. Dalam Raperda APBD yang diajukan ke DPRD, postur anggaran daerah dipangkas cukup signifikan menjadi Rp9,74 triliun. Jumlah ini menyusut 13,27 persen dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp11,23 triliun.

Penurunan tersebut menandai salah satu kontraksi anggaran terbesar Sumsel dalam lima tahun terakhir—sebuah sinyal bahwa daerah harus mulai beroperasi dengan strategi “mode hemat” pada 2026.

Juru Bicara DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi, menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan Rp9,63 triliun, lebih kecil dari target tahun sebelumnya sebesar Rp11,1 triliun. Sementara belanja dipatok Rp9,74 triliun, membuat Sumsel menutup 2026 dengan potensi defisit Rp108 miliar. Kekurangan itu, kata Alfrenzi, akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang jumlahnya sama.

“Angka ini merupakan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TPAD Sumsel dan Inspektorat. SILPA ditargetkan nihil agar seluruh belanja benar-benar terserap,” ujarnya dalam rapat paripurna XVII, Rabu (26/11/2025).

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa postur APBD yang mengecil memaksa pemerintah daerah melakukan penyisiran ulang berbagai pos belanja. Kegiatan yang bersifat seremonial dan administratif menjadi sasaran utama efisiensi, seperti perjalanan dinas, pembelian ATK, hingga forum group discussion (FGD).

“Dihentikan tidak, tapi dihemat. Kue pembangunan tetap berjalan,” kata Deru.

Pemerintah memastikan bahwa penghematan tidak akan menyentuh pendapatan pegawai. Deru menyebut pegawai adalah “mesin penggerak pemerintahan” yang tidak boleh terdampak penurunan anggaran.

Wakil Ketua I DPRD Sumsel, Nopianto, menegaskan bahwa kondisi fiskal 2026 menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh instansi pemerintah. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih ketat dalam memilih program pembangunan yang benar-benar berdampak pada masyarakat.

“APBD kita memang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Karena itu, OPD harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menilai efektivitas belanja jauh lebih penting daripada jumlah anggaran, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas.