Konten Media Partner

APDESI Sumsel Klaim Netral di Pemilu 2024

13 Februari 2024 7:51 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
APDESI Sumsel saat bertemu Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menjelang pencoblosan, Foto : Humas Pemprov Sumsel
zoom-in-whitePerbesar
APDESI Sumsel saat bertemu Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menjelang pencoblosan, Foto : Humas Pemprov Sumsel
ADVERTISEMENT
Menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 besok, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumatera Selatan (Sumsel) mengeklaim seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
ADVERTISEMENT
Komitmen netral ini dikumandangkan APDESI setelah bertemu dengan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Senin 12 Februari 2024. Ketua Divisi Media Apdesi Provinsi Sumsel Rhino Triyono mengatakan APDESI menjamin seluruh anggotanya tak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik praktis.
"Dari instruksi dari Pj Gubernur Sumsel, sudah jelas jika APDESI harus netral," kata dia.
Rhino menjelaskan, kepala desa akan menjaga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta netralitas jabatannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pemilu berlangsung aman dan kondusif.
"Netralitas ini kita tekankan ke anggota APDESI. Netralitas ini kita gaungkan untuk membantu pemerintah melaksanakan pemilu damai," ujar dia.
Sejauh ini menurutnya belum ditemukan ada upaya dari anggota APDESI yang terlibat dalam politik praktis. Laporan ke Bawaslu Ogan Ilir mengenai salah satu kades yang diduga melakukan kampanye beberapa waktu lalu dinilai bukan bagian dari APDESI.
ADVERTISEMENT
"Jumlah kepala desa ada sekitar 2.000 orang namun yang baru bergabung dengan APDESI baru sekitar 1.500 orang. Artinya yang kemarin dilaporkan belum tergabung dengan APDESI," jelas dia.
Dirinya pun menambahkan, pemerintah desa turut mempersiapkan suksesnya pemilu. Menurutnya gubernur telah menginstruksikan agar masyarakat tidak golput dan menggunakan hak suaranya.
"Sejauh ini persiapan secara teknis sudah dilakukan. Undangan juga sudah dibagikan ke TPS. Kita juga berkoordinasi dengan stakeholder termasuk Aparat Penegak Hukum (APH)," tutup dia.