Debat Pilkada Palembang: Kinerja Ratu Dewa Dipuji Yudha Pratomo

Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa-Prima Salam saat debat Pilkada pertama KPU. (ist)

Kinerja dari Ratu Dewa, saat masih menjabat Pj Wali Kota Palembang mendapat pengakuan dan pujian dari lawan politiknya di Pilkada, Yudha Pratomo.

Hal itu terjadi saat debat publik pertama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam, 22 Oktober 2024.

Berawal saat moderator memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2, Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3, Yudha-Bahar.

Dalam kesempatan itu, Ratu Dewa, bertanya mengenai strategi apa dari Yudha-Bahar untuk menyikapi tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kota Palembang.

"Kebetulan, beberapa waktu yang lalu Palembang mendapatkan juara dalam konteks ini," kata Ratu Dewa.

Menjawab pertanyaan itu, Yudha Pratomo menyebut sesuai dengan aturan yang ada maka harus mengikuti peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi standar pelayanan untuk layanan publik di pemerintahan itu harus pertama transparan dan terbuka, semua orang bisa mengakses apa saja yang akan dan telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat," jawabnya.

Adapun Ratu Dewa memberikan tanggapan, di mana menurutnya jika berbicara tentang standar pelayanan umum maka ada 4 hal pendekatan yang dilakukan.

Yakni; bicara tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rumah tidak layak huni. Tentunya pendekatan 4 hal ini harus dikedepankan sebagaimana program pro rakyat yang jadi prioritas RDPS.

"Memang standar pelayanan umum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota sudah cukup baik. Terutama beliau (Ratu Dewa) selama menjabat juga menerima penghargaan. Untuk itu kami ucapkan selamat," kata Yudha memberikan respons.

Tapi Yudha-Bahar menginginkan bahwa standar pelayanan umum di Kota Palembang ini lebih ditingkatkan lagi.

"Karena sebetulnya kalau kita melihat seperti tadi standar pelayanan umum sosial misalnya, banyak rumah-rumah di pinggir Sungai Musi itu sudah tidak layak huni," katanya.

"Dan kita tidak tahu, kalau kita melakukan program bedah rumah itu juga mungkin tidak menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu kalau kami menyarankan supaya rumah-rumah ini dilakukan relokasi yang bekerja sama dengan perusahaan," sambungnya.