Dilema Batu Bara dan EBT: Strategi para Cakada Menjawab Tantangan Sumsel

Diskusi yang diselenggarakan Relung Forum, AJI Palembang dan Jejaring Transisi Energi (JTE). (ist)

Relung Forum bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang dan Jejaring Transisi Energi (JTE) menggelar diskusi bertajuk "Mendalami Komitmen Calon Kepala Daerah dalam Transisi Energi di Sumsel" pada Jumat, 22 November 2024, di Kawan Ngopi Cafe.

Acara ini didukung oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai upaya menyoroti isu strategis transisi energi di Sumatera Selatan, salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia.

Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana calon kepala daerah (Cakada) Sumsel memiliki pemahaman dan komitmen terhadap transisi energi, sebuah langkah penting menuju keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Hadir sebagai pembicara, Dr. Imam Asngari, akademisi dan ahli lingkungan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya; Rabin Ibnu Zainal, Direktur Pilar Nusantara; dan Taufik Wijaya, jurnalis senior dari Jejaring Transisi Energi.

Dalam tanggapannya, Dr. Imam Asngari menjelaskan bahwa transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan sekadar tantangan teknis, tetapi juga memerlukan transformasi ekonomi yang matang.

Ia memaparkan bahwa sektor tambang dan penggalian masih menyumbang lebih dari 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel, sehingga perubahan besar ini berpotensi mengguncang perekonomian daerah.

"Jika tidak diiringi transformasi ekonomi, transisi energi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan memperburuk kemiskinan. Dibutuhkan diversifikasi ekonomi agar dampak sosial dapat diminimalkan," tegas Imam.

Sementara itu, Rabin Ibnu Zainal menilai bahwa program transisi energi yang diusung oleh para Cakada Sumsel masih dangkal. Menurutnya, para kandidat baru menguasai pengetahuan teknis dasar tanpa memahami dampak sistemik dari transisi energi.

"Apa yang disampaikan kandidat hanya sebatas program teknis tanpa pola pikir mendalam. Mereka belum memiliki master plan yang jelas terkait integrasi transisi energi dengan transformasi ekonomi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa strategi ekonomi yang jelas, transisi energi hanya akan menjadi kebijakan yang kontraproduktif.

Sementara jurnalis senior sekaligus anggota JTE, Taufik Wijaya menambahkan bahwa masyarakat harus kritis menilai latar belakang para kandidat.

Menurutnya, visi dan kompetensi seorang pemimpin sangat menentukan arah kebijakan, termasuk dalam isu transisi energi.

"Ibaratnya, tukang bakso tidak bisa memajukan industri pempek. Isu ini membutuhkan pemimpin dengan visi jelas, bukan sekadar janji kosong," ujar Taufik.

Ia juga menyoroti peluang besar Sumsel dalam mengembangkan energi bersih, namun menyayangkan bahwa strategi transformasi ekonomi yang mendukung transisi tersebut belum terlihat.

"Ada potensi luar biasa di Sumsel, tetapi tanpa master plan yang konkret, transisi energi hanya akan menjadi wacana tanpa arah," tambahnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa Sumsel memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin transisi energi di tingkat nasional. Namun, hal ini membutuhkan pemimpin dengan visi strategis yang mampu mengintegrasikan kebijakan energi dan ekonomi secara berkelanjutan.

Komisioner KPU Sumsel, Handoko, yang membuka acara, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif kolaboratif dalam menggelar diskusi ini.

Menurutnya, diskusi ini memberikan wawasan penting bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang mampu menjawab tantangan transisi energi.

"Isu ini sudah diajukan dalam debat Pilgub, namun pembahasannya belum maksimal. Inisiatif seperti ini sangat positif untuk memberikan informasi lebih dalam kepada publik, sehingga bisa memilih berdasarkan visi masing-masing paslon yang sesuai dengan hati nurani masyarakat," ujar Handoko.

Sehingga dia berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bahwa Sumsel memiliki peran strategis sebagai lokomotif transisi energi nasional, demi masa depan yang lebih berkelanjutan.