Dinilai Tak Netral, 9 Kades di Sumsel Dilaporkan ke Bawaslu

Ilustrasi Kepala Desa, Foto: Ananta Erlangga/kumparan

Bawaslu Sumsel menerima laporan adanya dugaan sembilan Kepala Desa (Kades) yang diduga tak netral menjelang Pilkada 2024. Kesembilan Kades tersebut di antaranya berasal dari Muara Enim (delapan Kades) dan Banyuasin (satu Kades). Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan menyebutkan kesembilan Kades itu diduga memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada. "Kami menerima laporan yang masuk dengan adanya keterlibatan sembilan Kades mendukung paslon di Pilkada, "kata dia, Rabu 13 November 2024. Kurniawan mengaku bukti dugaan tak netral sembilan Kades diperkuat dengan beberapa Kades tertangkap berfoto bersama dengan paslon. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan oleh pelapor. "Alasan laporan ini adalah karena kepala desa terlihat berpose dengan salah satu paslon. Laporan ini merupakan inisiatif dari masyarakat, bukan dari tim paslon," tambah Kurniawan. Saat ini Bawaslu Sumsel telah menindaklanjuti laporan delapan kepala desa di Muara Enim. Hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Pj Bupati Muara Enim, Henky Putrawan, sementara laporan dari Banyuasin masih dalam proses penyelidikan. "Terkait laporan di Muara Enim, rekomendasi sudah diberikan kepada Pj Bupati. Sedangkan di Banyuasin, kami masih dalam tahap proses. Untuk sanksi yang akan diterapkan, kami belum menerima informasi lebih lanjut dari Pj Bupati Muara Enim," jelasnya. Sebelumnya, anggota Bawaslu Sumsel, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Sarkani, telah mengingatkan para kepala desa, lurah, dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas mereka. Apalagi, Pilkada Serentak 2024 hanya tinggal 15 hari lagi. “Kepada para kepala desa dan lurah, mari jaga netralitas dan sebisa mungkin hindari pelanggaran,” ujar Sarkani, Selasa (12/11/2024). Selain menjaga netralitas, kepala desa dan lurah juga diminta untuk turut mengawasi wilayah mereka dan mengajak masyarakat menolak politik uang yang kerap terjadi saat pilkada. “Stop politik uang, ajak masyarakat memilih calon kepala daerah sesuai hati nurani dan kebutuhan,” pesannya. Bawaslu juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah untuk memastikan Pilkada berlangsung aman dan damai. Strategi pencegahan pelanggaran netralitas kepala desa akan terus diterapkan melalui pengawasan bersama dengan partisipasi masyarakat. "Kami juga membangun sistem penanganan pelanggaran netralitas yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat," tutup Kurniawan.