DPR Dorong Penambahan Sapras Manggala Agni untuk Cegah Karhutla di Sumsel

Anggota DPR RI, Riezky Aprilia, saat meninjau kesiapan Manggala Agni untuk mencegah karhutla di Sumsel. (dok. ist)

Anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, akan mendorong penambahan personel dan sapras Manggala Agni sebagai garda terdepan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumsel.

Riezky mengaku prihatin terhadap minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana di Manggala Agni Tingkat Regional Sumatera.

Menurutnya, dengan cakupan wilayah kinerja dan luas lahan yang harus diawasi kondisi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki saat ini sangat minim.

“Komisi IV sangat prihatin terhadap situasi SDM dan juga jaminan yang bisa mereka dapat sebagai garda terdepan pencegahan karhutla. Kemudian untuk sarana prasarananya butuh direvitalisasi agar dapat memaksimalkan kinerja mereka di lapangan,” kata Riezky di Palembang.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini bilang, dalam kunjungan spesifik Komisi IV kali ini, ia ingin melihat dan meninjau persiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak El Nino di Wilayah Sumatera Selatan.

Sebelumnya, pada tahun 2023 menurut data BMKG sekitar 60 persen berpeluang musim kemarau dan diprediksi menjadi musim paling kering dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 serta dikhawatirkan mengakibatkan bencana karhutla.

“Terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan dampak El Nino sudah cukup kami perlu apresiasi walaupun memang ada beberapa kendala teknis yang memang harus menjadi perhatian Komisi IV bagaimana sinergisitas antar lembaga yang terkait, peran pemerintah daerah, dan lain-lain,” katanya.

Riezky pun berharap Manggala Agni dapat berperan maksimal untuk mendeteksi dan pencegahan kebakaran dampak El Nino. Meski saat ini kondisi SDM dalam Manggala Agni sendiri kekurangan personel.

“SDM yang mungkin hari ini masih terbebani dengan status yang masih honorer, dan mungkin memang perlu sangat diperjuangkan oleh kawan-kawan di DPR RI, bukan hanya di komisi 4 tetapi juga komisi terkait,” katanya.

Terkait minimnya sarana prasarana di Manggala Agni, Riezky meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendata secara tepat dan benar agar pemanfaatan sarpras dapat dimaksimalkan. Manggala Agni merupakan jabatan fungsional yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

“Kami sudah sampaikan sarana prasarana ini kan terkait dengan luas lahan yang seringkali menimbulkan hotspot. Apakah yang ada saat ini sudah linier dengan luas lahan yang ada. Oleh karena itu makanya penting bagi kawan-kawan dari KLHK untuk mendata secara tepat,” katanya.