Mendagri Minta Anak Muda di Sumsel Tak Bercita-cita Jadi ASN

Mendagri Tito Karnavian, saat berada di Palembang, Sumsel, Foto : Abdullah Toriq/Urban Id

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan permintaannya agar secara perlahan profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi dan TNI tak menjadi cita-cita utama anak muda Indonesia terutama di Sumsel di masa yang akan mendatang.

Tito mengaku, pekerjaan ASN, TNI dan Polri masih menjadi pilihan utama anak muda dalam mencari kerja. Ini berdasarkan pengalamannya selama bertugas di Sulawesi dan Papua, dimana ketika anak-anak ditanya mengenai pekerjaan impiannya mereka cenderung memilih tiga profesi tersebut.

"Jangan terlalu berpikir nanti semuanya menjadi ASN karena ASN akan berkurang dengan adanya digitalisasi di pemerintahan," kata dia.

Untuk mengubah mindset tersebut, Tito mengaku perlu ada upaya mendorong anak muda agar dapat menekuni profesi lain yang tak kala menjanjikan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam menjalankan digitalisasi dalam setiap sendi pemerintahan.

"Kita dorong mereka menjadi pengusaha. Dengan apa caranya, mendorong dengan pendidikan supaya mereka menciptakan lapangan kerja baru menjadi kelompok produktif untuk pembangunan," kata dia saat melakukan Kunjungan Kerja di Palembang, Jumat 1 November 2024.

Tito menilai, langkah revolusi birokrasi dan revolusi mental merupakan langkah yang disiapkan pemerintahan Prabowo dalam menyiapkan roadmap Indonesia di masa depan. Di bidang militer Indonesia harus mampu menghadapi ancaman dari negara lain.

Di dalam negeri, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya polisi dan intelijen yang kuat untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Terakhir soal ASN yang diharapkan mampu melakukan tata kelola administrasi pemerintah yang efektif dan efisien.

"Jika negara mau bertahan di atas 300 tahun maka dia harus memiliki tiga unsur itu," jelas dia.

Untuk memulai semua hal tersebut, diperlukan upaya revolusi mental yang dimotori ASN, TNI, dan Polri sebagai agen perubahan. Ketiga lembaga dinilai memiliki wewenang untuk memulai langkah tersebut.

"Kalau seandainya revolusi mental di mulai dari yang tidak memiliki power dampaknya tidak dapat membuat kebijakan yang berdampak luas," ungkap dia.