Mendagri Minta Pemda Berantas Praktik Pungli di Disdukcapil

Mendagri, Tito Karnavian, saat menghadiri rakornas kependudukan dan pencatatan sipil di Palembang. (ist)

Mendagri, Tito Karnavian, meminta para Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengawal bersama seluruh proses administrasi kependudukan dari praktik pungutan liar (pungli).

Menurut Tito, banyak menemukan problem atau aduan masyarakat yakni masih ada oknum yang selalu membuat proses Administrasi Penduduk (Adminduk) diperlama dan dipersulit karena tidak adanya biaya.

"Kelemahan utama Dukcapil yaitu dari sisi manusia. Bahkan saya sering mem-forward ke Dirjen Dukcapil kalau praktik pungli masih ada di bawah. Seperti masih ada adagium: kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?" kata dia di Palembang, Selasa, 24 Oktober 2023.

Bahkan problem masalah juga terjadi di jumlah dan kualitas serta kemampuan kapabilitas dari operator. Walau sistem mau dibuat sebagus bagaimana pun juga, itu sangat tergantung dari manusianya.

"The man behind the gun. Senjatanya hebat seperti apa, kalau yang mengawaki kurang kompeten, ini pun perlu kita perbaiki. Meskipun secara umum baik," imbuhnya.

Selain itu, masalah lain dari urusan Dukcapil yaitu adanya kebocoran data. Kalau dari server Dukcapil, hampir bisa dikatakan tidak pernah ada kebocoran.

"Kebocoran itu terjadi di daerah karena adanya oknum yang bekerja sama. Beberapa kali temuan kita seperti itu. Karena setiap daerah memiliki akses dengan password tertentu. Nah, akses dengan password ini, dia bisa mengubah atau membuat data yang tidak sesuai, sehingga akhirnya ada kejadian orang punya e-KTP tapi e-KTP-nya tidak benar," ungkapnya.

Sumber kebocoran lain, data di user, ini penggunanya banyak sebesar 6.144. Ini user, ada server, ada pusat datanya yang ada di Dukcapil. Ada inputer dan ada user. Inputernya adalah 514 kabupaten/kota para penginput. Mereka memiliki akses kepada sistem, pusat data.

"Setelah itu, pusat data juga memberikan akses kepada user, kalau sistem, keamanannya tidak bagus, maka akan bisa ditembus," katanya.

Dengan begitu, Tito meminta jajaran Dukcapil harus memperbaiki proses Adminduk, agar tidak terjadi masalah hukum yang membuat prestasi ataupun ketulusan tenaga Dukcapil akan ternoda.

"Saya minta ini diperbaiki, karena rekan-rekan membawa nama satu komunitas besar Dukcapil. Satu saja kasus itu diberitakan terus, akan menghapuskan prestasi, ketulusan kinerja dari puluhan ribu dari jejaring Dukcapil lainnya. Semua jadi ternoda," kata dia.