Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten Media Partner
Meski Ada Efisiensi Anggaran, Pemprov Sumsel Tetap Adakan Mudik Gratis
14 Februari 2025 15:05 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Pemprov Sumsel tetap melaksanakan program mudik gratis bagi masyarakat meskipun sedang menerapkan efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah. Program ini menjadi tradisi tahunan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman, baik di dalam maupun luar Sumsel.
"Mudik gratis ini merupakan kepentingan masyarakat, sehingga belum ada rencana penghapusan dan tetap berjalan," ujar Sekda Sumsel, Edward Candra, Jumat 14 Februari 2025.
Edward menjelaskan efisiensi anggaran tahap awal yang dilakukan Pemprov Sumsel bersifat administratif, seperti pengurangan kegiatan seremonial, Forum Group Discussion (FGD), pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta perjalanan dinas. Pemprov juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait komponen yang termasuk dalam kebijakan efisiensi tersebut.
"Dalam Inpres Nomor 1/2025 disebutkan bahwa kegiatan seremonial, FGD, dan perjalanan dinas perlu dikurangi. Kami telah melakukan antisipasi dan meneruskan instruksi ini ke masing-masing OPD sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendagri," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada proyek-proyek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, proyek-proyek strategis tetap berjalan sesuai rencana tanpa adanya penghentian.
"Pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat akan tetap dilaksanakan seperti perencanaan awal. Efisiensi ini lebih bersifat administratif dengan fokus pada penghematan anggaran," tambahnya.
Pada tahun 2025, anggaran perjalanan dinas direncanakan mengalami pemotongan hingga 50 persen, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri. Pemprov akan melakukan evaluasi untuk menilai urgensi perjalanan dinas serta membatasi jumlah personel yang melakukan perjalanan tersebut.
"Pada prinsipnya, kami sependapat dengan semangat efisiensi ini dan akan menerapkannya secara bijak," tutup Edward
ADVERTISEMENT