Palembang Bakal Terapkan Ganjil-Genap, dari Simpang Polda hingga RS Charitas

Ilustrasi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. (foto: Abdul Toriq/Urban Id)

Guna mengurai tingkat kemacetan, Pemkot Palembang akan menerapkan sistem ganjil-genap. Hal pun dibahas dalam Rapat Forum Lalu Lintas (Traffic Board) Kota Palembang, Kamis, 13 Maret 2025.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Agus Supriyanto, mengatakan ada 6 pokok pembahasan dalam forum tersebut. Di antaranya masalah kemacetan di sejumlah titik strategis, seperti arah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di depan Hotel Santika Premiere dan kawasan Jalan Dr. M Isa.

Di sisi lain, Forum Lalu Lintas juga telah menyepakati penerapannya di ruas jalan nasional, mulai dari Simpang Polda hingga RS Charitas. Pemberlakuan kebijakan ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PPTD dan pihak-pihak yang terdampak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sistem ganjil-genap ini harus dirapatkan dengan detail karena menyangkut jalan nasional. Pelaksanaannya masih dalam tahap pengecekan dan persiapan,” kata Agus.

Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Yenni Diarty, mengatakan kepolisian akan mendukung penuh kebijakan yang dirancang Pemkot untuk mengurangi kemacetan.

Meski begitu, Yenni menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pihak, baik stakeholder maupun masyarakat, demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Palembang.

"Kami akan pantau dengan ketat agar pelaksanaanya berjalan sesuai aturan dan tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat. Tentu kita semua berharap kebijakan ini membawa kebaikan untuk Palembang yang lebih tertib dan lancar,” katanya.

Perencana Ahli Utama Pemkot Palembang, Harrey Hadi, menyebut solusi untuk mengurai kemacetan mulai menemukan titik terang. Namun tetap membutuhkan pemantapan di lapangan sebelum kebijakan ini diputuskan oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

"Penerapan sistem ganjil-genap ini diharapkan dapat mengurai titik rawan kemacetan," katanya.

"Namun, pemerintah menegaskan bahwa sosialisasi dan koordinasi yang matang akan dilakukan sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan," sambungnya.