Pemkot Palembang Pastikan Siap Sukseskan Pelaksanaan Pilkada

Pj Wali Kota Palembang didampingi oleh jajaran pejabat daerah dilingkup Pemkot Palembang. Foto : Pemkot Palembang

Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang bersama Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati/Walikota se-Sumsel menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). Acara ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, dengan fokus pada persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Dede Yusuf menekankan bahwa rapat ini bertujuan memastikan pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan Pilkada 2024. "Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Pengawasan yang baik akan mendukung demokrasi yang berkualitas," ujar Dede Yusuf. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa Pilkada 2024 menjadi tantangan besar, baik bagi aparat keamanan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, maupun pemerintah pusat dan daerah. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi program antara pusat dan daerah untuk menjaga harmonisasi pemerintahan. Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyatakan bahwa Sumsel telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung kelancaran Pilkada. Penguatan koordinasi antar lembaga, persiapan infrastruktur dan logistik, serta penjaminan stabilitas keamanan menjadi prioritas. "Netralitas dan profesionalisme ASN sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan adil dan transparan,"tegas Elen. Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Palembang didampingi oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Asisten III, Kepala Bagian Tapem, serta perwakilan Bappeda, Kesbangpol, Kominfo, BPKAD, Protokol, dan Damkar. Delegasi ini menunjukkan kesiapan Palembang untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024. Rapat juga menegaskan komitmen Palembang dalam memfasilitasi kebutuhan teknis dan pengawasan, agar Pilkada di Sumsel berjalan aman dan demokratis. Melalui Raker dan RDP ini, diharapkan tercipta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi landasan penting untuk menjamin Pilkada Serentak 2024 berlangsung sukses, aman, dan sesuai prinsip demokrasi.