Pemkot Palembang Perkuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Wali Kota Palembang (kanan). Foto: Istimewa

Pemerintah Kota Palembang akan memberikan penilaian langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kinerja terhadap program yang dijalankan. Hal itu dilakukan untuk mencapai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan OPD harus bersiap dieksekusi setiap kinerja yang dilakukan. Sekda akan mengatur sistem penilaian yang akan dilakukan tiap bulan.

Pada pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kota Palembang belum begitu menggembirakan, selama delapan tahun terakhir sampai dengan tahun 2021, nilai AKIP Kota Palembang masih B, padahal target capaian AKIP Kota Palembang seharusnya adalah BB

Pada tahun 2021 dan pada tahun 2022, target nilai AKIP Kota Palembang adalah A.

Pemerintah Kota Palembang mencatat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2020 dan 2021 terdapat 7 pointer utama permasalahan SAKIP yang membutuhkan tindak lanjut.

Rekomendasi perbaikan hasil evaluasi tahun 2020 masih belum ditindaklanjuti dengan baik terutama pada perbaikan kualitas sasaran dan indikator Perangkat Daerah (PD).

“Masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan kurang relevan pada level jabatan terutama pada level PD. Selain itu ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan, RPJMD, Renstra dan PK,” katanya.

Penjenjangan (cascade) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah. Belum terlihat mekanisme crosscutting antar PD. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap implementasi SAKIP pada PD masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja masing-masing PD.

“Laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap analisis yang komprehensif terkait dengan pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja," kata dia.

Selain itu juga ia menjelaskan bahwa, Penilaian SAKIP untuk Kota Palembang tahun ini merupakan penilaian tahun terakhir menjelang masa pemerintahan bersama Wakil Walikota Palembang Periode 2018-2023.

Perwajian Kemenpan RB, Aguskim Mutakim, menjelaskan nilai SAKIP kota Palembang merupakan tanggungjawab semua bukan satu OPD saja. Sehingga semua OPD bisa mensupport untuk capaian SAKIP yang baik.

"Penilaian sakip OPD menggambarkan kinerja OPD. Misal penurunan angka kemiskinan, atau angka pengangguran itu bukan hanya tugas satu OPD tapi semua OPD untuk mencapai itu. Satu program outcome itu tidak linear tapi harus dari semua sehingga dapat mendapatkan hasil capain kinerja yang sesuai," katanya.