Peternak di Sumsel Tidak Perlu Khawatir, Vaksinasi PMK Sudah 60 Persen

Konten Media Partner
28 Januari 2023 23:10
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, Foto : Humas Pemprov Sumsel
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, Foto : Humas Pemprov Sumsel
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) telah merealisasikan sebanyak 60.33 persen atau 196.084 dosis vaksin dari total yang telah di distribusikan sebanyak 325.000 dosis untuk pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
"Melalui vaksin yang kita laksanakan hari ini dapat meyakinkan para pelaku usaha ternak yang ada Sumsel ini untuk tidak khawatir dalam menjalankan usaha ternaknya," kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya saat mengikuti kick of vaksinasi PMK secara nasional tahun 2023 secara virtual bertempat di Asosiasi Peternak dan Penjual Hewan Qurban Kota Palembang, Sabtu (28/1).
Mawardi menyebutkan dengan penyuntikan vaksin tersebut terhadap ternak sapi warga merupakan upaya pemerintah dalam membantu para peternak agar tidak merugi akibat wabah PMK.
"Kami minta yang diberikan vaksin ini adalah sapi yang belum terjangkit PMK. Karena ini untuk mencegah. Kalau untuk sapi yang sudah terjangkit, tentu penanganannya berbeda," kata dia.
Tak hanya itu, ia pun mengimbau masyarakat tidak resah terkait PMK pada sapi, karena upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus PMK telah maksimal dilakukan.
"Masyarakat tidak perlu takut dengan sapi yang terjangkit PMK, karena kualitas dagingnya tidak akan berpengaruh dan tetap aman dikonsumsi. Namun, PMK tersebut akan berpengaruh pada harga jual daging yang tentunya merugikan peternak," kata dia.
Dia mengharapkan pengendalian PMK dilakukan dengan semakin optimal begitu pula dengan pengawasan mobilitas angkutan ternak di wilayah Sumsel harus lebih diperketat.
"Vaksinasi PMK dimaksimalkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan termasuk fungsi check point lalu lintas ternak antar provinsi harus lebih diperketat," kata dia.