Pilkada Sumsel 2024: Seruan Bersama Jaga Demokrasi Tanpa Politik Uang

Diskusi yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) mengenai perkembangan Pilkada di Sumsel. (ist)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel, Relung Forum bersama Forum Jurnalis Parlemen (FJP) menggelar diskusi bertema "Strategi Pamungkas Memenangkan Suara Rakyat".

Dalam diskusi tersebut, jurnalis, akademisi, dan aktivis pegiat antikorupsi sepakat menolak keras praktik money politics yang dinilai merusak demokrasi.

Diskusi yang berlangsung pada Sabtu, 16 November 2024 ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang: Ketua FJP Dudi Oskandar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si, dan Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal.

Ketiganya menyuarakan keprihatinan terhadap maraknya politik uang yang kerap menjadi "senjata" para calon kepala daerah dalam meraih dukungan.

Ketua FJP Dudi Oskandar menyoroti peran media dalam Pilkada dan mengkritisi penggunaan strategi kotor, seperti politik uang.

"Banyak calon kepala daerah memanfaatkan peran media mainstream, tetapi dampaknya tidak signifikan dibanding praktik money politics. Hal inilah yang merusak demokrasi kita," ujarnya.

Senada dengan itu, Dr. Ade Indra Chaniago menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas.

"Praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," ungkapnya.

Menurut Ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Hanya sekitar 10 persen pemilih di Indonesia yang rasional. Sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. Jika masyarakat cerdas, praktik money politics akan sulit berkembang," tambahnya.

Sementara itu, aktivis antikorupsi Rahmat Sandi Iqbal menyoroti dampak buruk politik uang yang menghasilkan pemimpin bermental korup.

"Pemimpin yang lahir dari praktik ini hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka sudah berpikir untuk mengembalikan modal besar yang digunakan selama kampanye," tegasnya.

Rahmat juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Sayangnya, pendidikan politik saat ini sangat minim. Tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," katanya.

Diskusi publik ini menegaskan peran Relung Forum sebagai ruang dialog yang aktif dalam membuka wawasan masyarakat.

Berkolaborasi dengan Forum Jurnalis Parlemen, Relung Forum menghadirkan diskusi-diskusi berkualitas yang membahas isu-isu strategis, termasuk upaya menjaga demokrasi dari ancaman money politik.

Para peserta diskusi sepakat untuk menguatkan komitmen bersama dalam menolak praktik politik uang dan menyerukan masyarakat untuk lebih kritis memilih calon pemimpin.

Penekanan pada visi, misi, dan program kerja calon dianggap sebagai kunci untuk membangun masa depan daerah yang lebih baik.

“Diskusi seperti ini penting untuk membangun pemahaman masyarakat agar memilih berdasarkan kompetensi, bukan iming-iming uang. Demokrasi yang sehat harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutup Dudi Oskandar.