PT SP2J Tawarkan Pengelolaan PLTMG Sematang Borang ke Investor

PLTMG Sematang Borang Palembang. (ist)

BUMD milik Pemkot Palembang, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) berencana menawarkan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sematang Borang kepada investor.

PLTMG Sematang Borang sendiri sebelumnya dikelola oleh PT Pembangkit Listrik Palembang Jaya (PLPJ) yang merupakan unit usaha PT SP2J. Di mana, pembangkit listrik berkapasitas 2x7 Megawatt tersebut setop beroperasi sejak 1 Juli 2023 karena masalah finansial.

Direktur Utama PT SP2J, Ujang Panggarbesi, mengatakan setelah menduduki kursi direksi sejak Maret 2023, manajemen mulai melakukan pembenahan secara menyeluruh guna untuk mengatasi masalah finansial perusahaan.

"Pembenahan yang dimaksud seperti melakukan efisiensi cost perusahaan, dan perbaikan administrasi setiap unit usaha," katanya, Jumat, 15 Desember 2023.

PT SP2J sendiri memiliki 4 unit usaha. Meliputi; Pembangkit Listrik Palembang Jaya (PLPJ), BRT Trans Musi, jargas, dan rumah susun sewa (Rusunawa).

Meski begitu, berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kanwil Sumsel tahun 2022, diketahui PT SP2J tidak dapat menyetorkan PAD ke kas Pemkot Palembang. Sementara di tahun sebelumnya, PT SP2J menyetorkan PAD sebesar Rp 110 juta.

"Maka dari itu, manajemen baru SP2J menargetkan minimal mampu menekan kerugian perusahaan hingga 50 persen di tahun ini," kata Ujang.

Selain itu, Pemkot Palembang selaku pemilik saham masih memiliki sisa kewajiban penyertaan modal sebesar Rp 119 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan usaha dan mendorong sektor bisnis potensial.

"Contohnya pengembangan jaringan gas (jargas) yang memiliki potensi pasar cukup bagus. Sehingga investasi yang dilakukan bisa produktif dan mampu menyumbang PAD ke Pemkot Palembang," katanya.

Adapun untuk PLTMG Sematang Borang, Ujang menyebut saat ini pengelolaannya tengah ditawarkan kepada pihak ketiga atau investor yang benar-benar profesional di bidangnya.

"Tentunya perusahaan ingin mencari jalan keluar terbaik untuk kelanjutan unit usaha tersebut. Salah caranya menawarkan pengelolaan kepada investor," katanya.

Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Ferry Kurniawan, berpendapat kondisi PT SP2J saat ini dapat dikatakan "bangkrut" karena masalah finansial di beberapa unit usaha. Baik itu di BRT Trans Musi maupun juga PLTMG.

Hal ini dikarenakan Pemkot Palembang sebagai pemegang saham belum menjalankan PP no 54 tahun 2017 tentang BUMD dalam bentuk Perda. Dalam hal ini Perda perubahan status badan hukum BUMD.

"Sesuai dengan PP tersebut harusnya manajemen keuangan setiap unit usaha harus berdiri sendiri atau terpisah dan bukan masih tergabung di SP2J," katanya.

Maka dari itu, pendapatan yang diperoleh oleh setiap unit usaha dikelola oleh SP2J sehingga unit usaha tidak memiliki kas mandiri yang membuat pengembangan bisnis menjadi terhambat.

"Hal ini berdampak terhadap utang pihak ketiga maupun perbankan yang sampai saat ini belum terselesaikan," katanya.

Di sisi lain, Pemkot Palembang juga belum memberikan laporan pertanggungjawaban atas subsidi yang telah diberikan kepada SP2J sejak tahun 2016 sampai 2018.

"Kami juga mendorong agar BPKP mengeluarkan audit laporan hasil investigasi atas masalah tersebut karena dana penyertaan modal yang dikucurkan ke SP2J bersumber dari APBD," katanya.