Realisasi Pajak Daerah Sumsel Belum Capai Target

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi didampingi Sekda Sumsel, Edward Chandra, Foto : Abdullah Toriq/Urban Id

Hingga 13 November 2024 realiasasi pajak daerah di Sumsel baru mencapai 91,22 persen atau 4,03 Triliun persen dengan target yang harus di capai yakni 4,42 Triliun. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menyebutkan dana transfer dari pusat juga ikut andil membuat belum tercapainya target realiasasi pajak di Sumsel. "Pengalaman kita, dana transfer pusat tak bisa sampai 100 persen (sesuai target), karena ada variabel-variabel yang harus terpenuhi. Ini yang coba kita mitigasi," ujarnya, Jumat 15 November 2024. Elen menjelaskan rata-rata belanja OPD baru terealisasi 68 persen. Dengan rendahnya serapan belanja itu salah satunya karena transferan pusat masih dilakukan penghitungan kembali sebab masih ada yang belum terealisasi. Untuk itu, Elen akan kembali melakukan evaluasi pada 2 Desember terkait serapan belanja di OPD Pemprov Sumsel. "Kita akan evaluasi lagi nanti di 2 Desember," katanya. Dia juga meminta OPD menghitung kembali serapan belanja yang bisa dicapai sampai akhir tahun. Meskipun ada beberapa OPD yang serapan belanjanya bergantung pada sistem di kementerian seperti Dinas Pendidikan. "Seperti di kementerian pendidikan, rekonsiliasinya baru 31 Desember tapi bisa dihitung dari sekarang, jika itu nantinya masuk jadi berapa. Paling tidak bisa mendekati berapa nilai belanjanya," katanya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan mengatakan, ada tiga dari lima pajak daerah Sumsel yang belum melebihi capaian target. Adapun dua pajak yang telah terealisasi yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercapai 107,65 persen atau Rp 1,48 triliun dari target Rp 1,37 triliun dan Pajak Air Permukaan (PAP) sudah 106,48 persen atau Rp 14,8 miliar dari target Rp 13,9 miliar. Untuk tiga pajak daerah yang masih dikejar realisasinya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru tercapai 86,34% atau sebesar Rp 1,04 triliun dari target Rp 1,21 triliun. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru 85,39 persen atau sebesar Rp 936,9 miliar dari target Rp 1,09 triliun, dan Pajak Rokok baru 76,59 persen atau Rp 551,6 miliar dari target Rp 720,2 miliar. "Tiga pajak lain belum sampai target, tapi angkanya dinamis bergerak terus. Seperti Pajak rokok menunggu transferan dana pusat, saat ini yang masuk baru triwulan III. Nanti 2 Desember akan dievaluasi kembali," kata dia.