Senator dr Ratu Pemangkasan Anggaran KND Hambat Hak Penyandang Disabilitas

Senator DPD RI dr Ratu Tenny Leriva saat rapat bersama Komite III DPD RI, Foto : Ist

Anggota DPD RI, dr Ratu Tenny Leriva, menyayangkan keputusan pemerintah terkait pemangkasan anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND). Menurut Ratu Tenny, pemangkasan anggaran KND berpotensi menghambat berbagai program penting yang bertujuan meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia. “KND memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Pemangkasan anggaran ini jelas menjadi pukulan karena akan berdampak pada pelaksanaan program-program yang seharusnya mendukung mereka,” ujar Ratu Tenny, Sabtu 8 Maret 2025. Ratu menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, mulai dari aksesibilitas, pendidikan, hingga ketersediaan lapangan kerja yang ramah bagi mereka. Ia khawatir pengurangan anggaran akan memperlambat upaya pemenuhan hak-hak tersebut. Sebagai Senator asal Sumsel, Ratu Tenny menyatakan keprihatinannya dan mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus tetap menjadi prioritas nasional. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara. Saya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar hak-hak penyandang disabilitas tetap terpenuhi, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran,” pungkas Ratu. Dirinya berharap ada perhatian serius dari pemerintah demi memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan merata. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merespons soal isu anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) terkena efisiensi anggaran hingga sisa Rp 500 juta. Ia menegaskan, hal itu tidak benar. Hoaks itu ya, hoaks," kata Gus Ipul usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/3) dikutip dari KumparanNews. Gus Ipul menjelaskan, pagu anggaran KND semula sebesar Rp 6 miliar. Kemudian terkena efisiensi pada biaya perjalanan dinas dan hal lain yang tidak mengganggu tugas pokok. Sekjen PBNU itu memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tidak akan berimbas kepada pelayanan para penyandang disabilitas. "Pelayanannya tetap. Pelayanan untuk penyandang disabilitas tetap," tandasnya.