Wagub Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Tol Ogan Ilir-Lahat

Wagub Sumsel Cik Ujang, saat menghadiri Raker dan RDP dengan Komisi IIDPR R Idi Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto : Humas Pemprov Sumsel

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Dalam paparannya, Wagub Sumsel Cik Ujang mengemukakan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya proyek jalan tol yang menghubungkan Sumsel dan Bengkulu. Ia juga meminta dukungan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel untuk mempercepat realisasi pembangunan tol dari Kabupaten Ogan Ilir ke Kabupaten Lahat.

“Kami memohon dukungan agar pembangunan di Sumsel berjalan lancar, terutama untuk proyek tol strategis yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di wilayah kami,” ujar Cik Ujang, Rabu 30 April 2025.

Selain itu, Cik Ujang memaparkan pencapaian BUMD Sumsel, yang berhasil menyetor dividen sebesar Rp 96,6 miliar, melampaui target Rp 91,4 miliar. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel memiliki 31.187 pegawai, terdiri dari CPNS, PNS, PPPK, dan tenaga honor.

“Kami berharap otonomi daerah dapat terus mendukung pengelolaan potensi lokal secara mandiri agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sumsel,” imbuhnya.

Dalam raker itu juga dihadiri Wamendagri, sejumlah gubernur, bupati dan wali kota. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda juga membahas penyelenggaraan pemda, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, dan pengelolaan kepegawaian.

Wamendagri, Dr. Ribka Haluk, dalam kesempatan tersebut menjelaskan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 848,52 triliun. Dana ini meliputi alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, hingga Dana Insentif Fiskal.

“Transfer ke daerah bertujuan mengurangi ketimpangan dan mendorong kualitas belanja yang lebih efisien dan berbasis kinerja,” jelasnya.

Ribka juga menyoroti pengelolaan kepegawaian di daerah, dengan 62.369 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diterbitkan SK-nya, sementara 86,3 persen instansi masih dalam proses penerbitan SK.