Pendidikan Indonesia dan Harapan yang Tertunda

Sejak proklamasi kemerdekaan 1945, pendidikan Indonesia tidak pernah berhenti mengalami pasang surut. Setiap pergantian rezim hampir selalu diikuti dengan perubahan kurikulum. Alih-alih menghasilkan konsistensi dan keberlanjutan, perubahan tersebut kerap menimbulkan kebingungan, baik bagi guru maupun siswa. Padahal, pendidikan adalah pondasi utama kemajuan bangsa. Tanpa arah yang jelas, mustahil membangun generasi yang tangguh.

Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Sumber daya alam melimpah—mulai dari tambang, hutan, laut, hingga pertanian—seharusnya menjadi mesin penggerak kesejahteraan. Keindahan alam yang menawan pun semestinya menjadi sumber devisa yang berkelanjutan melalui pariwisata. Lebih dari itu, pada tahun 2045 bangsa ini akan menikmati bonus demografi, ketika generasi muda dalam jumlah besar mencapai usia produktif. Kesempatan ini disebut-sebut sebagai momentum menuju Indonesia Emas.

Namun sayang, harapan besar itu sering kali hanya tinggal slogan. Fakta di lapangan menunjukkan kekayaan alam justru belum berpihak pada rakyat. Data dari BPS (2023) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia masih di angka 9,36 persen atau sekitar 25,9 juta jiwa. Ironis, ketika kekayaan laut, tambang, dan hasil bumi dikuasai segelintir elit, rakyat kecil masih berjuang dengan keterbatasan. Bahkan laut yang luas, ketika dipagari oleh kepentingan kapital, lebih sering memberi keuntungan bagi perusahaan besar daripada nelayan tradisional.

Kondisi pendidikan pun tidak jauh berbeda. Laporan Global Education Monitoring UNESCO (2022) menempatkan Indonesia pada peringkat 67 dari 130 negara dalam indeks kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih tertinggal dibanding banyak negara di kawasan Asia. Di sisi lain, kesejahteraan guru belum menjadi prioritas. Gaji guru di Indonesia, khususnya honorer, masih jauh dari layak. Survei FSGI (Forum Serikat Guru Indonesia) tahun 2023 mengungkap masih ada guru honorer yang hanya digaji Rp300.000–Rp500.000 per bulan. Bandingkan dengan gaji anggota DPR yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, lengkap dengan berbagai tunjangan.

Ironis, guru yang menjadi penentu kualitas generasi bangsa justru diperlakukan seolah berada di kelas dua. Padahal, tidak ada pejabat, pengusaha, atau ilmuwan yang lahir tanpa sentuhan seorang guru. Jika pendidikan terus dikesampingkan, bagaimana mungkin Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi 2045 dengan optimal?

Meski demikian, guru tidak boleh menyerah. Spirit mendidik harus tetap menyala. Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari ruang-ruang sederhana. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, tidak memerlukan gedung megah untuk membentuk Taman Siswa. Yang ia butuhkan adalah komitmen, semangat kebangsaan, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan sejati.

Kini, tantangan kita adalah menata ulang prioritas. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi alat politik lima tahunan. Kurikulum seharusnya berorientasi pada masa depan, bukan pada kepentingan penguasa. Kesejahteraan guru harus menjadi bagian dari strategi nasional, bukan sekadar janji kampanye. Dan yang terpenting, pendidikan harus mengajarkan keberanian moral—bahwa kejujuran, kerja keras, dan integritas lebih penting daripada sekadar kelicikan untuk meraih keuntungan sesaat.

Memang benar, hukum dunia saat ini sering berpihak pada yang kuat dan culas. Tetapi bangsa ini tidak bisa dibangun di atas kecurangan. Indonesia hanya akan bertahan jika ditopang oleh generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Di sinilah guru memainkan peran yang tidak tergantikan.

Harapan Indonesia bukan pada gedung-gedung tinggi atau sumber daya alam yang melimpah, melainkan pada manusia yang dididik dengan baik. Dari ruang kelas yang mungkin sederhana, dari papan tulis yang mulai pudar, dari semangat guru yang tetap teguh meski gaji pas-pasan—di sanalah Indonesia Emas 2045 seharusnya dimulai.